NILAI-NILAI DASAR DALAM
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK
Nilai dasar
dalam administrasi publik klasik berdasarkan
pandangan teoritik Woodrow Wilson, Max Weber,
Henri Fayol, dan Luther Gulick, serta penulis lainnya, sebagaimana tertera pada
Tabel 1 berikut.
Tabel
1. Nilai Dasar Teori Administrasi Publik Klasik menurut Teoritisi.
|
No.
|
Teoritisi
|
Nilai Dasar
|
|
1.
2.
3.
4.
|
Wilson
(1887:197)
Weber (Henderson & Parsons, 1947:333-334)
Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66)
Gulik (Tompkins,
2005:109-111)
|
Efisiensi dan
kehematan.
Efisiensi dan
rasionalitas
Efektivitas
Efektivitas
|
|
5.
6.
7.
8.
|
Simon (1946:53-67)
Waldo (1984:94)
Vigoda
(2002:2)
Denhardt
& Denhardt (2003:12)
|
Efisiensi
Kehematan dan
efisiensi.
Efisiensi,
efektivitas, kehematan.
Efisiensi dan
rasionalitas
|
Berdasarkan
Tabel 1, nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah
efisiensi, kehematan, efektivitas dan rasionalitas. Sebagian teoritisi
menekankan pada nilai dasar yang sama, tetapi sebagian lainnya menekankan nilai
dasar yang lain. Teoritisi tertentu menyebutkan hanya satu nilai dasar (Fayol,
Gulik, dan Simon), yang lain menyebutkan dua nilai dasar (Wilson dan Weber). Para
analis, antara lain Waldo, Vigoda, dan Denhardt &
Denhardt, juga berbeda-beda pendapat mengenai nilai-nilai dasar dalam
teori administrasi publik klasik.
Efisiensi
berarti pencapaian
tujuan-tujuan atau manfaat yang sebesar-besarnya untuk suatu biaya tertentu (Kraft
& Furlong, 2004:156). Kehematan adalah harga beli minimum (Mardiasmo, 2005:134). Efektivitas adalah tingkat
pencapaian tujuan (Robbins,
1994:53; Jones, 2007:14-15). Rasionalitas adalah pencapaian secara metodik suatu tujuan atau
praktik tertentu dengan kalkulasi sarana secara tepat (Gerth & Mills,1946:293).
Di antara keempat nilai dasar administrasi publik klasik tersebut di atas,
yang paling banyak disebut oleh teoritisi adalah efisiensi. Simon (1946:53-67) mengemukakan
bahwa prinsip umum yang terdapat dalam literatur administrasi publik klasik,
adalah sebagai berikut:
1)
Efisiensi
administrasi adalah hasil dari spesialisasi tugas di antara anggota kelompok.
2)
Efisiensi
administrasi adalah hasil dari penempatan anggota kelompok ke dalam hirarki
otoritas yang telah ditetapkan.
3)
Efisiensi
administrasi adalah hasil dari pembatasan rentang kendali pada waktu tertentu
dalam hirarki.
4)
Efisiensi
administrasi adalah hasil dari pengelompokan pekerja, untuk tujuan
pengendalian, berdasarkan tujuan, proses, klient, dan tempat.
DARI KOMPETENSI NETRAL KE ORIENTASI NILAI
Kaufman (1956:1060)
mengemukakan bahwa pada periode waktu kesejarahan tertentu ada nilai-nilai yang
secara dominan mendasari pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan pemerintahan. Di Eropa
dan Amerika, pada akhir abad
ke-19 sampai perempat pertama abad ke-20, nilai yang dominan adalah kompetensi
netral (neutral competence). Menurut Kaufman (1956:1060), kompetensi netral dalam administrasi publik adalah
kemampuan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan secara ahli, dan melakukannya
berdasarkan standar-standar yang eksplisit dan obyektif ketimbang berdasarkan
kewajiban dan loyalitas personal, partai atau lainnya. Mekanisme untuk
mewujudkan kompetensi netral adalah pemisahan antara jabatan politik dan
administrasi. Aliran kompetensi netral dikenal dengan slogan ”keluarkan
administrasi dari politik”.
Esensi kompetensi netral dalam teori administrasi publik klasik diuraikan
secara eksplisit oleh Wilson dan Weber. Wilson dan Weber memberikan penekanan
yang berbeda ketika berbicara tentang kompetensi. Wilson berfokus pada
kompetensi jabatan. Menurut Wilson, administrasi
terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administratif bukan
masalah-masalah politik. Administrasi publik adalah pelaksanaan yang detail dan
sistematik dari hukum publik. Weber, di lain pihak, berfokus pada kompetensi
personil. Menurut Weber, pengisian jabatan birokratik dilakukan melalui
sistem kontraktual dan calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis. Dengan
prinsip ini, Weber bermaksud menunjukkan bahwa pengisian jabatan birokratik
dilakukan melalui
seleksi yang bebas dari intervensi
politik, hanya
orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai saja yang dapat dipandang cakap
untuk menduduki jabatan staf administratif, dan hanya orang seperti itulah juga
yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan.
Selain itu, para
pegawai secara personal mempunyai kebebasan dan tunduk pada otoritas hanya berkenaan
dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya
(Henderson & Parsons, 1947:330-334).
Tahun-tahun 1940-an
muncul kesadaran yang kuat untuk mempertanyakan kompetensi netral (Rourke, 2001:183). Hal ini disebabkan
adanya fakta bahwa para administrator sendiri tidak dapat menentukan
ruanglingkup dan tujuan kebijakan. Administrator memiliki otoritas tetapi
otoritas yang dikondisikan (Sowa & Selden 2003:701). Kompetensi netral
membatasi inisiatif dan kreativitas pegawai publik di dalam memanajemeni sumber
daya manusia dan sumber daya material (Bresser-Pereira,
2004:155). Menurut Bresser-Pereira,
kompetensi netral efektif dalam negara liberal kapitalis tetapi tidak efektif
dalam negara demokrasi sosial. Kompetensi netral tidak mampu menjamin bahwa
pelayanan yang berkualitas-baik dan rendah-biaya benar-benar sampai kepada
warganegara. Dengan kata lain, kompetensi netral tidak mampu memenuhi tuntutan
warganegara (Bresser-Pereira, 2004:149).
Denhardt & Denhardt (2006:17) mengemukakan bahwa sejak dekade 1940-an
para manajer mulai menyadari bahwa keahlian yang mereka miliki sangat
diperlukan oleh para pembuat kebijakan dan karena itu para manajer mulai terjun
ke arena kebijakan. Denhardt & Denhardt mengutip pernyataan Appleby bahwa
administrasi publik adalah pembuatan kebijakan. Kesadaran baru ini memunculkan
tuntutan untuk memperbaharui dan menilai kembali nilai kompetensi netral dalam
administrasi publik. Kompetensi netral dianggap tidak menyediakan mekanisme
yang mendukung keterlibatan para manajer dalam proses kebijakan publik. Sejalan
dengan itu, administrasi publik mulai mengarahkan perhatiannya pada tiga prinsip
pokok yaitu akuntabilitas kepada publik (Bresser-Pereira, 2004:152),
responsivitas (Denhardt & Denhardt, 2006:19), dan representasi aktif (Sowa
& Selden, 2003:701). Prinsip-prinsip ini secara akurat merefleksikan nilai citizenry dan kesetaraan. Hal ini
menunjukkan bahwa otoritas diskresi administrator harus diorganisir dan
dioperasikan ke arah penyediaan akses yang lebar bagi warga negara sehingga
merasakan adanya hubungan dengan pemerintah, melihat kebutuhan-kebutuhan dan
keinginan warganegara, membantu meningkatkan kesetaraan bagi mereka yang tidak
terwakili di dalam implementasi program-program publik (Sowa & Selden, 2003:701).
KESIMPULAN
Berdasarkan
berbagai uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Administrasi
publik sebagai suatu disiplin muncul pertama kali dalam literatur Amerika
Serikat.
2) Kemunculan
administrasi publik klasik dilatarbelakangi terutama oleh tiga hal pokok, yaitu:
(a) kepentingan di dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah,
(b) kepentingan untuk melakukan Amerikanisasi atas pendekatan-pendekatan administrasi
Eropa, dan (c) kepentingan pengawalan pemerintahan popular yang bertanggung
jawab serta administrasi yang efisien.
3) Administrasi publik klasik adalah administrasi publik
periode 1900-an sampai 1930-an yang mempunyai karakteristik utama sebagai berikut:
(a) anak dari ilmu politik, (b) berkiprah di
dalam pemerintahan, (c) ada pada otoritas eksekutif dan otoritas peradilan
dalam pemerintah, (d) terpisah dari politik, (e) suatu bidang bisnis, (f) bukan
sekedar suatu instrumen pasif, (g) sensitif terhadap opini publik, (h)
mengkombinasikan kebebasan dengan ketergantungan dan kooperasi dalam system
pemerintahan multi-tingkat, (i) dalam hal tertentu tunduk pada kontrol politik,
(j) bersifat sentralistik.
4) Kontributor utama teori administrasi
publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur adalah Woodrow Wilson,
Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick.
5) Nilai-nilai
dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah efisiensi, kehematan,
efektivitas dan rasionalitas.
6) Cara
pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan administrasi publik klasik
didominasi oleh kompetensi netral, namun
sejak tahun 1940-an bergeser ke arah citizenry
dan kesetaraan.
DAFTAR
PUSTAKA
Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2004. Democracy and Public Management Reform: Building
The Republican State. New York : Oxford University Press
Inc.
Denhardt,
R.B. and Janet V. Denhardt, 2006. Public
Administration: An Action Oriented. Fifth Edition. Belmont: Thomson Higher
Education.
Denhardt, Janet Vinzant, & Robert B.
Denhardt, 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York:
M.E. Sharpe.
Duignan,
Brian. 2010. The Executive Branch of The
Federal Government: Purpose, Process, And People. New York: Britannica
Educational Publishing
Gerth,
H. H. and Mills, C. Wright, 1946. From
Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.
Goodnow, Frank J., 1900. Politics
And Administration: A Study in Government. London: The
Macmillan Company.
Hatch, Mary Jo, and Cunlife, Ann L., 2006. Organization Theory: Modern, Symbolic,and
Postmodern Perspective. New York: Oxford University Press.
Henderson, A. M. and Talcott
Parsons,
1947. The Theory of Social and Economic Organization. Edited with an
Introduction by Talcott Parsons. New York: The Free Press.
Hughes, Owen E., 2003. Public Management and Administration: An Introduction.
New
York: Palgrave Macmillan.
Jones,
Gareth R., 2007. Organizational Theory,
Design, and Change. Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.
Kaufman,
Herbert, 1956. Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. American
Political Science Review 50(4):1057-1073.
Kraft, Michael E., & Furlong, Scott R., 2004. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington
DC.: Congressional Quarterly Inc.
Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Parsons,
Talcott, 1987. “Suggestion for A Sociological Approach to Theory of
Organizations”. In Classics of
Organization Theory, edited by Jay M. Shafritz and J. Steven Ott. California: Brooks/Cole Publishing
Company.
Pawar,
B. Shankar, 2009. Theory Building for Hypothesis Specification in Organizational Studies. London: Sage Publication, Inc.
Robbins,
Stephen P., 1994. Teori Organisasi:
Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Penerbit Arcan.
Robbins, Stephen P., & Neil Barnwell,
2002. Organisation Theory: Concepts and
Cases. Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd.
Rosenbloom,
D.H. and Robert S. Kravchuk, 2005. Public
Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public
Sector. Boston: McGraw-Hill.
Rourke, Francis E., 2001. “Responsiveness And Neutral Competence In American
Bureaucracy “. In: Democracy,
Bureaucracy, and the Study of Administration. Edited by Camilla Stivers. Colorado: Westview
Press. P.182-204
Shafritz, Jay M., dan Ott, J. Steven, 1987. Classics of Organization Theory.
California: Brooks Cole Publishing Company.
Simon, Herbert A., 1946. “The Proverbs of Administration”. Public Administration
Review 6(1946):
53-67.
Sowa, Jessica E., and Selden, Sally Coleman, Administrative
Discretion and Active Representation: An Expansion of the Theory of Representative
Bureaucracy. Public Administration Review.
November/December 2003, 6(63), p.700-710
Tompkins,
Jonathan R., 2005. Organization Theory and Public Management.
Belmont: Thomson Wadsworth.
Vigoda,
Eran, 2002. “The Legacy of Public Administration: Background and Review.” In Public Administration: An Interdisciplinary
Critical Analysis. Edited by Eran Vigoda. New York : Marcel Dekker, Inc. P.
1-18
Von Mises,
Ludwig, 2007. Bureaucracy. Indianapolis:
Liberty Fund, Inc.
Waldo,
Dwight, 1984. Pengantar Studi Public
Administration. Jakarta: Aksara Baru.






0 komentar:
Posting Komentar