Rabu, 06 Maret 2013

Nilai dasar dalam Administrasi Pubik Klasik

NILAI-NILAI DASAR DALAM
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK

Nilai dasar dalam administrasi publik klasik berdasarkan pandangan teoritik Woodrow Wilson, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick, serta penulis lainnya, sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Nilai Dasar Teori Administrasi Publik Klasik menurut Teoritisi.
No.
Teoritisi
Nilai Dasar
1.
2.
3.
4.
Wilson (1887:197)
Weber (Henderson & Parsons, 1947:333-334)
Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66)
Gulik (Tompkins, 2005:109-111)
Efisiensi dan kehematan.
Efisiensi dan rasionalitas
Efektivitas
Efektivitas
5.
6.
7.
8.
Simon (1946:53-67)
Waldo (1984:94)
Vigoda (2002:2)
Denhardt & Denhardt (2003:12)
Efisiensi
Kehematan dan efisiensi.
Efisiensi, efektivitas, kehematan.
Efisiensi dan rasionalitas

Berdasarkan Tabel 1, nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah efisiensi, kehematan, efektivitas dan rasionalitas. Sebagian teoritisi menekankan pada nilai dasar yang sama, tetapi sebagian lainnya menekankan nilai dasar yang lain. Teoritisi tertentu menyebutkan hanya satu nilai dasar (Fayol, Gulik, dan Simon), yang lain menyebutkan dua nilai dasar (Wilson dan Weber). Para analis, antara lain Waldo, Vigoda, dan Denhardt & Denhardt, juga berbeda-beda pendapat mengenai nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik.
Efisiensi berarti pencapaian tujuan-tujuan atau manfaat yang sebesar-besarnya untuk suatu biaya tertentu (Kraft & Furlong, 2004:156). Kehematan adalah harga beli minimum (Mardiasmo, 2005:134). Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan (Robbins, 1994:53; Jones, 2007:14-15). Rasionalitas adalah pencapaian secara metodik suatu tujuan atau praktik tertentu dengan kalkulasi sarana secara tepat (Gerth & Mills,1946:293).
Di antara keempat nilai dasar administrasi publik klasik tersebut di atas, yang paling banyak disebut oleh teoritisi adalah efisiensi. Simon (1946:53-67) mengemukakan bahwa prinsip umum yang terdapat dalam literatur administrasi publik klasik, adalah sebagai berikut:
1)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari spesialisasi tugas di antara anggota kelompok.
2)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari penempatan anggota kelompok ke dalam hirarki otoritas yang telah ditetapkan.
3)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari pembatasan rentang kendali pada waktu tertentu dalam hirarki.
4)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari pengelompokan pekerja, untuk tujuan pengendalian, berdasarkan tujuan, proses, klient, dan tempat.


DARI KOMPETENSI NETRAL KE ORIENTASI NILAI

Kaufman (1956:1060) mengemukakan bahwa pada periode waktu kesejarahan tertentu ada nilai-nilai yang secara dominan mendasari pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan pemerintahan. Di Eropa dan Amerika, pada akhir abad ke-19 sampai perempat pertama abad ke-20, nilai yang dominan adalah kompetensi netral (neutral competence). Menurut Kaufman (1956:1060), kompetensi netral dalam administrasi publik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan secara ahli, dan melakukannya berdasarkan standar-standar yang eksplisit dan obyektif ketimbang berdasarkan kewajiban dan loyalitas personal, partai atau lainnya. Mekanisme untuk mewujudkan kompetensi netral adalah pemisahan antara jabatan politik dan administrasi. Aliran kompetensi netral dikenal dengan slogan ”keluarkan administrasi dari politik”.
Esensi kompetensi netral dalam teori administrasi publik klasik diuraikan secara eksplisit oleh Wilson dan Weber. Wilson dan Weber memberikan penekanan yang berbeda ketika berbicara tentang kompetensi. Wilson berfokus pada kompetensi jabatan. Menurut Wilson, administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administratif bukan masalah-masalah politik. Administrasi publik adalah pelaksanaan yang detail dan sistematik dari hukum publik. Weber, di lain pihak, berfokus pada kompetensi personil.  Menurut Weber, pengisian jabatan birokratik dilakukan melalui sistem kontraktual dan calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis. Dengan prinsip ini, Weber bermaksud menunjukkan bahwa pengisian jabatan birokratik dilakukan melalui seleksi yang bebas dari intervensi politik, hanya orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai saja yang dapat dipandang cakap untuk menduduki jabatan staf administratif, dan hanya orang seperti itulah juga yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Selain itu, para pegawai secara personal mempunyai kebebasan dan tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya (Henderson & Parsons, 1947:330-334).
Tahun-tahun 1940-an muncul kesadaran yang kuat untuk mempertanyakan kompetensi netral (Rourke, 2001:183). Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa para administrator sendiri tidak dapat menentukan ruanglingkup dan tujuan kebijakan. Administrator memiliki otoritas tetapi otoritas yang dikondisikan (Sowa & Selden 2003:701). Kompetensi netral membatasi inisiatif dan kreativitas pegawai publik di dalam memanajemeni sumber daya manusia dan sumber daya material (Bresser-Pereira, 2004:155). Menurut Bresser-Pereira, kompetensi netral efektif dalam negara liberal kapitalis tetapi tidak efektif dalam negara demokrasi sosial. Kompetensi netral tidak mampu menjamin bahwa pelayanan yang berkualitas-baik dan rendah-biaya benar-benar sampai kepada warganegara. Dengan kata lain, kompetensi netral tidak mampu memenuhi tuntutan warganegara (Bresser-Pereira, 2004:149).
Denhardt & Denhardt (2006:17) mengemukakan bahwa sejak dekade 1940-an para manajer mulai menyadari bahwa keahlian yang mereka miliki sangat diperlukan oleh para pembuat kebijakan dan karena itu para manajer mulai terjun ke arena kebijakan. Denhardt & Denhardt mengutip pernyataan Appleby bahwa administrasi publik adalah pembuatan kebijakan. Kesadaran baru ini memunculkan tuntutan untuk memperbaharui dan menilai kembali nilai kompetensi netral dalam administrasi publik. Kompetensi netral dianggap tidak menyediakan mekanisme yang mendukung keterlibatan para manajer dalam proses kebijakan publik. Sejalan dengan itu, administrasi publik mulai mengarahkan perhatiannya pada tiga prinsip pokok yaitu akuntabilitas kepada publik (Bresser-Pereira, 2004:152), responsivitas (Denhardt & Denhardt, 2006:19), dan representasi aktif (Sowa & Selden, 2003:701). Prinsip-prinsip ini secara akurat merefleksikan nilai citizenry dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas diskresi administrator harus diorganisir dan dioperasikan ke arah penyediaan akses yang lebar bagi warga negara sehingga merasakan adanya hubungan dengan pemerintah, melihat kebutuhan-kebutuhan dan keinginan warganegara, membantu meningkatkan kesetaraan bagi mereka yang tidak terwakili di dalam implementasi program-program publik (Sowa & Selden, 2003:701).

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1)      Administrasi publik sebagai suatu disiplin muncul pertama kali dalam literatur Amerika Serikat.
2)      Kemunculan administrasi publik klasik dilatarbelakangi terutama oleh tiga hal pokok, yaitu: (a) kepentingan di dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah, (b) kepentingan untuk melakukan Amerikanisasi atas pendekatan-pendekatan administrasi Eropa, dan (c) kepentingan pengawalan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien.
3)      Administrasi publik klasik adalah administrasi publik periode 1900-an sampai 1930-an yang mempunyai karakteristik utama sebagai berikut: (a) anak dari ilmu politik, (b) berkiprah di dalam pemerintahan, (c) ada pada otoritas eksekutif dan otoritas peradilan dalam pemerintah, (d) terpisah dari politik, (e) suatu bidang bisnis, (f) bukan sekedar suatu instrumen pasif, (g) sensitif terhadap opini publik, (h) mengkombinasikan kebebasan dengan ketergantungan dan kooperasi dalam system pemerintahan multi-tingkat, (i) dalam hal tertentu tunduk pada kontrol politik, (j) bersifat sentralistik.
4)      Kontributor utama teori administrasi publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur adalah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick.
5)      Nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah efisiensi, kehematan, efektivitas dan rasionalitas.
6)      Cara pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan administrasi publik klasik didominasi oleh kompetensi netral, namun sejak tahun 1940-an bergeser ke arah citizenry dan kesetaraan.


DAFTAR PUSTAKA


Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2004. Democracy and Public Management Reform: Building The Republican State. New York : Oxford University Press Inc.

Denhardt, R.B. and Janet V. Denhardt, 2006. Public Administration: An Action Oriented. Fifth Edition. Belmont: Thomson Higher Education.

Denhardt, Janet Vinzant, & Robert B. Denhardt, 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe.

Duignan, Brian. 2010. The Executive Branch of The Federal Government: Purpose, Process, And People. New York: Britannica Educational Publishing

Gerth, H. H. and Mills, C. Wright, 1946. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.

Goodnow, Frank J., 1900. Politics And Administration: A Study in Government. London: The Macmillan Company.

Hatch, Mary Jo, and Cunlife, Ann L., 2006. Organization Theory: Modern, Symbolic,and Postmodern Perspective. New York: Oxford University Press.

Henderson, A. M.  and Talcott Parsons, 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Edited with an Introduction by Talcott Parsons. New York: The Free Press.

Hughes, Owen E., 2003. Public Management and Administration: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan.

Jones, Gareth R., 2007. Organizational Theory, Design, and Change. Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.

Kaufman, Herbert, 1956. Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. American Political Science Review 50(4):1057-1073.

Kraft, Michael E., & Furlong, Scott R., 2004. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington DC.: Congressional Quarterly Inc.

Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Parsons, Talcott, 1987. “Suggestion for A Sociological Approach to Theory of Organizations”. In Classics of Organization Theory, edited by Jay M. Shafritz and J. Steven Ott. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Pawar, B. Shankar, 2009. Theory Building for Hypothesis Specification in Organizational Studies. London: Sage Publication, Inc.

Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Penerbit Arcan.

Robbins, Stephen P., & Neil Barnwell, 2002. Organisation Theory: Concepts and Cases. Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd.

Rosenbloom, D.H. and Robert S. Kravchuk, 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Boston: McGraw-Hill.

Rourke, Francis E., 2001. “Responsiveness And Neutral Competence In American Bureaucracy “. In: Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration. Edited by Camilla Stivers. Colorado: Westview Press. P.182-204

Shafritz, Jay M., dan Ott, J. Steven, 1987. Classics of Organization Theory. California: Brooks Cole Publishing Company.

Simon, Herbert A., 1946. “The Proverbs of Administration”. Public Administration Review 6(1946): 53-67.

Sowa, Jessica E., and Selden, Sally Coleman, Administrative Discretion and Active Representation: An Expansion of the Theory of Representative Bureaucracy. Public Administration Review. November/December 2003, 6(63), p.700-710

Tompkins, Jonathan R., 2005. Organization Theory and Public Management. Belmont: Thomson Wadsworth.

Vigoda, Eran, 2002. “The Legacy of Public Administration: Background and Review.” In Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis. Edited by Eran Vigoda. New York : Marcel Dekker, Inc. P. 1-18

Von Mises, Ludwig, 2007. Bureaucracy. Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Waldo, Dwight, 1984. Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Aksara Baru.

Wilson, Woodrow, 1887. “The Study of Administration.” Political Science Quarterly, June 1887, Volume II, Number 2, p.197-222

0 komentar:

Posting Komentar