I
LATAR BELAKANG MUNCULNYA
ADMINISTRASI
PUBLIK KLASIK
Literatur administrasi
publik klasik muncul dan berkembang lebih awal di Eropa. Melalui system
trans-atlantik, terjadi transfer informasi, literatur dan keahlian dari Eropa ke
Amerika Serikat sehingga terjadi kemajuan dalam bidang yang sama di Amerika
Serikat. Namun demikian, anjuran untuk membentuk studi formal administrasi
publik muncul dalam literatur di Amerika Serikat. Literatur klasik yang menganjurkan
pembentukan studi administrasi publik klasik adalah artikel Woodrow Wilson yang
berjudul The Study of Administration (1887),
dan buku Frank J. Goodnow berjudul Politics
And Administration: A Study in Government (1900).
Wilson menguraikan
dua alasan pokok yang mendasari anjurannya ke arah pembentukan studi
administrasi publik klasik. Alasan pertama adalah kepentingan di dalam membantu
mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah. Wilson menyatakan bahwa pada abad
ke-19 Amerika Serikat telah mencapai perkembangan yang kompleks dalam fungsi
dan struktur organisasi pemerintah. Fungsi pemerintah dari hari ke hari menjadi
makin kompleks dan rumit, jumlah unit organisasinya meningkat berlipat ganda. Kompleksitas
pemerintah ini merupakan fungsi dari kemajuan korporasi masyarakat,
kompleksitas perdagangan dan spekulasi komersial, eskalasi dalam pertentangan
antara majikan dan pekerja industri, dan tuntutan kebutuhan jasa pos dan rel
kereta api (Wilson, 1887:199-201).
Namun demikian,
menurut Wilson, pemerintah tidak mempunyai alur yang jelas, tidak bertindak
efisien dan ekonomis, tidak mampu menyesuaikan tugas-tugas administratifnya
dengan standar-standar kebijakan yang telah teruji. Wilson menunjuk pada warisan
kesejaharan sebagai penyebab utama dari ketidakmampuan administrasi ini. Warisan
sejarah politik Amerika, menurut Wilson, adalah warisan sejarah legislasi,
warisan untuk kemajuan pembuatan hukum dan kritisisme politik, bukan
perkembangan metode dan organisasi pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat untuk
periode yang sangat lama terbiasa dengan pembuatan konstitusi. Padahal, menurut
Wilson, lebih sulit menjalankan konstitusi daripada
menyusunnya (Wilson, 1887:200). Wilson melihat
bahwa Amerika Serikat telah mencapai suatu momentum di mana pembentukan studi
administrasi sudah menjadi kebutuhan imperatif. Ilmu administrasi akan berusaha
untuk meluruskan alur pemerintah, membuat urusan-urusan pemerintah berkurang
wajah tidak bisnisnya, memperkuat dan memurnikan organisasi pemerintah.
Hukum-hukum publik harus dilaksanakan dengan pencerahan, dengan kesetaraan,
dengan kecepatan, dan tanpa friksi (Wilson,
1887:198).
Alasan kedua
adalah kepentingan untuk melakukan Amerikanisasi atas pendekatan-pendekatan
administrasi Eropa. Wilson mengakui bahwa ilmu tentang organisasi dan
metode-metode jabatan pemerintahan sudah lama berkembang di Eropa, terutama di
Perancis dan Jerman. Melalui system trans-atlantik, telah banyak warganegara
Amerika yang memperoleh gelar doktor di Eropa untuk bidang-bidang tersebut
(Wilson, 1887:201-202). Juga telah banyak hasil-hasil studi dan pengujian
emprik mengenai cara-cara dan sarana pelaksanaan pemerintahan yang dikirimkan
oleh berbagai penerbit di Eropa ke perpustakaan di Amerika Serikat (Wilson,
1887:203).
Akan tetapi,
menurut Wilson, ilmu administrasi yang dikonstruksi di Eropa tidak cocok bagi kepentingan
Amerika. Tujuan-tujuannya, contoh-contohnya, kondisi-kondisinya, secara
eksklusif berakar pada sejarah bangsa asing, dari sistem-sistem terdahulu yang asing,
dan dalam pelajaran revolusi asing. Ilmu administrasi, yang telah dikembangkan
oleh para professor di Perancis dan Jerman, diadaptasi untuk kebutuhan suatu negara
yang sederhana dan kompak serta bentuk pemerintah yang sentralistik. Sementara
itu, untuk menjawab tujuan-tujuan Amerika Serikat, ilmu administrasi harus
diadaptasi untuk suatu negara yang kompleks dan multibentuk serta menjadikannya
cocok dengan bentuk pemerintahan yang sangat desentralistik di mana di dalam
pemerintah ada pemerintah, ada system di dalam system (Wilson, 1887:202).
Menurut Wilson,
administrasi versi Eropa harus di-Amerikanisasi, tidak hanya secara formal
dalam bahasa semata, tetapi harus secara radikal, yakni dalam pemikiran,
prinsip, dan tujuannya. Ilmu administrasi yang cocok untuk Amerika Serikat harus
mencamkan konstitusi Amerika, harus mengeluarkan demam birokrasi dari pembuluh
darahnya (Wilson, 1887:202). Birokrasi harus benar-benar sensitif terhadap
opini publik, dan karena itu para personil publik harus memiliki kesetiaan yang
mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang mereka jalankan (Wilson, 1887:216-217).
Kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin
apabila administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang
administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang
politik, masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik.
Meskipun politik meletakkan tugas-tugas untuk administrasi, ia tidak harus
dikorbankan untuk manipulasi jabatan-jabatannya (Wilson, 1887:210).
Goodnow (1900)
menganjurkan studi administrasi dalam pemerintahan dengan alasan yang mirip
dengan yang disebutkan pertama oleh Wilson namun memiliki perbedaan dalam
penekanan. Goodnow menganjurkan perlunya studi administrasi untuk kepentingan pengawalan
pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien.
Goodnow
mengambil analogi individu bahwa setiap individu yang secara alamiah merumuskan
dan melaksanakan kehendaknya sendiri, perlu lebih dahulu merumuskan
keinginannya sebelum ia dapat melaksanakannya (1900:16). Berdasarkan analogi
tersebut, Goodnow mengajukan proposisi bahwa seluruh tindakan negara beserta
organ-organnya, di dalam sistem manapun, dilakukan untuk dua tujuan, yaitu:
memfasilitasi ekspresi keinginannya, atau membantu di dalam pelaksanaan
ekspresi keinginan tersebut. Goodnow menyebut fungsi-fungsi ini sebagai politik
dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi
dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari
kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20).
Berkenaan dengan
dikotomi politik dan administrasi ini, kepentingan terbesar dari system di
Amerika Serikat adalah mencari bentuk yang tepat mengenai kombinasi antara
system administrasi dengan system partai. Berdasarkan analisis historis,
Goodnow menemukan bahwa administrasi yang sentralistik dan system partai yang
lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system partai yang kuat
namun tidak responsibel, yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di
Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan pemerintahan popular yang
bertanggung jawab serta administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121). Pencarian
format politik-administrasi yang tepat, selain membutuhkan perubahan-perubahan
dan studi tentang posisi partai politik serta para pemimpinnya, juga membutuhkan
analisis tentang operasi pemerintahan dan salinghubungannya. Untuk kepentingan
pencarian format system politik-administrasi yang mampu mengawal pemerintahan
popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien itulah Goodnow
menganjurkan dikotomi politik dan administrasi serta melakukan analisis atas
operasi organ-organ pemerintah serta salinghubungannya.
II
APA KARAKTERISTIK ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK?
Tulisan Wilson
disebut sebagai literatur pertama mengenai ilmu administrasi publik. Namun
demikian,Wilson tidak mendefinisikan apa itu studi administrasi publik. Wilson
hanya mengelaborasi tujuan studi administrasi publik dan karakteristik dari
obyek studi administrasi. Menurut Wilson (1887:198), ilmu administrasi adalah
buah terakhir dari ilmu politik. Ilmu politik telah berkembang sejak 220 tahun
yang lampau sedangkan ilmu administrasi baru lahir pada abad ke-19. Administrasi,
menurut Wilson, adalah bagian paling nyata dari pemerintah; administrasi adalah
pemerintah dalam tindakan; administrasi adalah sisi eksekutif dari pemerintah,
sisi yang paling nyata dari pemerintah, dan tentu saja sama tuanya dengan
pemerintah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, ilmu dministrasi
adalah fenomena abad ke-19. Induknya adalah ilmu politik. Lokusnya adalah di
pemerintahan, khususnya di cabang eksekutif.
Pokok kajian (subject-matter) dari ilmu administrasi publik
klasik, menurut Wilson (1887:201) adalah meluruskan alur pemerintah, membuat
urusan-urusan pemerintah lebih seperti bisnis (berkurang wajah tidak
bisnisnya), memperkuat dan memurnikan organisasi pemerintah, dan memahkotai
tugas-tugasnya dengan penuh kepatuhan.
Pokok kajian yang
pertama, dalam istilah lain disebut Wilson sebagai usaha untuk menemukan apa
yang pemerintah dapat lakukan dengan baik dan berhasil. Sedangkan pokok kajian
yang kedua disebut juga sebagai usaha untuk menemukan bagaimana pemerintah
dapat melakukan hal penting ini dengan seefisien mungkin dan dengan sehemat
mungkin baik uang maupun enerji (Wilson, 1887:197).
Menurut Wilson, bidang
administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi dipisahkan dari
kepolitikan yang cepat dan keras, administrasi dalam banyak hal terpisah dari
landasan studi konstitusi yang dapat diperdebatkan. Administrasi terkait dengan
kehidupan politik ibarat keterkaitan antara suatu metode kantor dengan
kehidupan masyarakat, atau sebagai keterkaitan antara mesin dengan produksi
pabrik. Administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah
administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Politik adalah wilayah dari
negarawan, sedangkan administrasi adalah wilayah dari para pejabat teknis (Wilson,
1887:210).
Administrasi publik,
menurut Wilson, adalah pelaksanaan secara detail dan sistematis dari hukum
publik. Setiap aplikasi khusus dari hukum publik adalah suatu tindakan
administrasi. Penaksiran dan peningkatan pajak, transportasi dan pelayanan
surat-menyurat, perlengkapan dan rekrutmen tentara dan angkatan laut, dan
sebagainya, adalah tindakan-tindakan administrasi. Tetapi hukum-hukum umum yang
mengarahkan hal-hal ini untuk dilaksanakan adalah berada di luar dan di atas
administrasi. Rencana-rencana umum tindakan pemerintah bukanlah administrasi,
pelaksanaan secara detail dari rencana-rencana tersebut adalah administrasi (Wilson,
1887:212).
Akan tetapi, administrasi
bukanlah sekedar suatu instrumen pasif. Studi administrasi terkait sangat erat
dengan studi tentang distribusi yang tepat dari otoritas konstitusional. Untuk
mencapai efisiensi, studi administrasi harus menemukan tatanan-tatanan yang paling
sederhana yang dengan itu tanggung jawab dapat diletakkan dengan benar di atas
pundak para pejabat; studi administrasi harus menemukan cara terbaik dalam membagi
otoritas tanpa menghambatnya, dan membagi tanggung jawab tanpa menggelapkannya
(Wilson, 1887:213).
Prinsip utama
administrasi publik di Amerika Serikat, menurut Wilson adalah sensitif terhadap
opini publik. Kesetiaan besar terhadap kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan
akan membentuk perilaku yang baik. Persoalannya, menurut Wilson, bukan
penciptaan suatu aparatur yang bersifat permanen, tetapi penunjukan pejabat
yang tanggungjawabnya atas opini publik bersifat langsung. Wilson tidak setuju
dengan birokrasi yang telah umum diterapkan di Eropa. Birokrasi hanya dapat
eksis jika seluruh pelayanan negara bagian dipisahkan dari kehidupan poilitik
secara umum dari masyarakat, baik pimpinannya maupun perangkat bawahannya.
Motif-motifnya, tujuan-tujuannya, kebijakan-kebijakannya, serta standar-standarnya,
harus birokratik (Wilson, 1887:216-217). Birokrasi tidak cocok dengan budaya demokrasi
Amerika. Hal ideal bagi Amerika adalah pelayanan sipil yang berbudaya dan cukup
mandiri untuk bertindak dengan sepenuh rasa dan tenaga, dan yang terkoneksi
secara erat dengan opini publik atau pemikiran rakyat (Wilson, 1887:217).
Prinsip dasar dari ilmu administrasi untuk Amerika haruslah prinsip yang
berintikan kebijakan demokratik (Wilson, 1887:220).
Selain harus
responsif terhadap opini publik, administrasi publik juga harus mampu
mengkombinasikan kebebasan dengan kebersamaan. Administrasi publik harus mampu
menyediakan kemungkinan kehidupan terbaik bagi organisasi federal, bagi system
di dalam system, membuat pemerintah kecamatan, kota, provinsi, negara bagian,
dan federal hidup dengan kekuatan yang setara, saling tergantung, dan
kooperatif. Jalinan pemerintahan lokal dengan pemerintahan federal ini tidak
sama dengan susunan federasi imperial di Jerman. Di sana pemerintahan lokal
tidak sepenuhnya berpemerintahan sendiri. Birokrasi bukan melayani publik
tetapi melayani menteri yang tidak responsibel terhadap publik. Di Amerika, rangkaian
pemerintahan di dalam pemerintahan itu selain harus melayani atasannya sendiri juga
melayani komunitas, dengan usaha-usaha terbaik dan pelayanan yang tertata baik
dari hati nuraninya (Wilson, 1887:220).
Berdasarkan
uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa karakteristik
administrasi publik klasik era Wilson, sebagai berikut:
1. Ilmu
administrasi publik adalah anak dari ilmu politik.
2. Administrasi
publik berkiprah di dalam pemerintahan.
3. Administrasi
publik adalah sisi eksekutif dari pemerintah.
4. Pokok
kajian ilmu administrasi publik klasik adalah: (a) meluruskan alur pemerintah
(apa yang pemerintah dapat lakukan dengan baik dan berhasil), (b) membuat
urusan-urusan pemerintah lebih seperti bisnis (seefisien mungkin dan dengan
sehemat mungkin).
5. Bidang
administrasi terpisah dari politik.
6. Bidang
administrasi adalah suatu bidang bisnis.
7. Administrasi
bukan sekedar suatu instrumen pasif tetapi terkait sangat erat dengan studi
tentang distribusi yang tepat dari otoritas dan tanggung jawab.
8. Prinsip
utama administrasi publik adalah sensitif terhadap opini publik.
9. Administrasi
publik tidak memerlukan aparatur birokratik yang bersifat permanen.
10. Administrasi
publik harus mampu mengkombinasikan kebebasan dengan ketergantungan dan
kooperasi dalam system pemerintahan multi-tingkat.
Literatur klasik
yang kedua mengenai ilmu administrasi publik klasik adalah buku Goodnow yang
berjudul Politics And Administration: A
Study in Government (1900). Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Goodnow
menganjurkan dikotomi antara politik dan administrasi. Goodnow mengambil
analogi individu di mana setiap individu secara alamiah merumuskan dan
melaksanakan kehendaknya sendiri, namun ia perlu lebih dahulu merumuskan
keinginannya sebelum ia dapat melaksanakannya (1900:16). Berdasarkan analogi
tersebut, Goodnow membagi fungsi negara beserta organ-organnya menjadi dua
fungsi yang berbeda, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan
kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian
dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20).
Penulis tidak
akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai fungsi politik, sesuai topik makalah
ini penulis hanya mendiskusikan fungsi administrasi. Menurut Goodnow, administrasi
adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Fungsi administrasi terpisah
dari fungsi politik, tetapi fungsi administrasi harus tunduk pada kontrol politik.
Subordinasi fungsi administrasi ke dalam fungsi kontrol politik ini merupakan
kode etik yang aktual guna menjamin
bahwa ekspresi kehendak negara benar-benar dilaksanakan oleh organ
administratif. Akan tetapi, tidak seluruh fungsi administrasi tunduk pada
kontrol politik. Jika kontrol politik merambah seluruh fungsi administrasi maka
pelaksanaan ekspresi kehendak negara akan menjadi tidak efisien (Goodnow, 1900:41).
Menurut
Goodnow, fungsi administrasi dari negara mencakup dua bentuk, yaitu : (a)
administrasi peradilan, dan (b) administrasi pemerintah. Fungsi administrasi
peradilan mencakup interpretasi kehendak negara. Interpretasi ini diperlukan
sebelum kehendak negara dalam seluruh persoalan kemanusiaan dapat dilaksanakan.
Untuk alasan kenyamanan dan kebenaran, interpretasi kehendak negara harus
dibuat oleh beberapa otoritas judisial yang sedikit banyak independen dari
pembuat undang-undang. Tindakan dari otoritas non-legislatif seperti ini
biasanya mengatasnamakan administrasi peradilan (Goodnow,
1900:41).
Fungsi
administrasi yang kedua adalah administrasi pemerintah. Fungsi ini mencakup
beberapa elemen, yaitu: (a) pemilihan legislator, (b) penunjukan hakim, (c)
penunjukan petugas/pejabat, (d) pekerjaan perstatistikan, (e) pembentukan, perlindungan
dan pengembangan organisasi pemerintah, dan (f) penegakan hukum (Goodnow, 1900:43-44).
Otoritas pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi ini mutlak harus imparsial
dan bebas dari prasangka.
Di antara fungsi
administrasi peradilan dan administrasi pemerintah terdapat fungsi minor yang
bersifat kuasi-yudisial. Misalnya: kehendak negara berkenaan dengan pajak apa
yang harus dibayar oleh individu tertentu atas suatu properti tertentu, atau jenis
bangunan yang harus dibangun dalam suatu cara spesifik. Pelaksanaan fungsi ini di
beberapa system pemerintahan dipercayakan kepada para pejabat yang terutama berkarakter
peradilan. Dalam system lainnya, fungsi ini dipercayakan kepada para pejabat
yang lebih berkarakter administrasi. Menurut Goodnow, otoritas judisial tidak
tepat untuk menampilkan tugas-tugas minor ini sebab kinerja seperti ini
mensyaratkan pengetahuan teknis yang banyak (Goodnow,
1900:43).
Menurut Goodnow,
untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara maka fungsi
administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi
pelaksanaan peraturan dan hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi
eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi
pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah. Fungsi
administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol politik (Goodnow, 1900:44).
Selain
menguraikan fungsi-fungsi administrasi dan keterkaitannya dengan fungsi
politik, Goodnow juga menganalisis system administrasi pemerintah yang telah
untuk kondisi Amerika Serikat. Menurut Goodnow, untuk kepentingan pengawalan
terhadap pemerintahan yang responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika
Serikat membutuhkan system administrasi yang sentralistik. Sistem administrasi
yang sentralistik ini mengurangi kerja partai, dalam arti bahwa kerja partai
dilimpahkan kepada pemerintah sehingga cenderung membuat pemerintah lebih responsibel,
serta memungkinkan untuk membebaskan sejumlah besar pejabat dari kontrol
politik. Tetapi, Goodnow mengingatkan bahwa perubahan di dalam system administrasi
semata-mata bukanlah jaminan bagi pemerintahan popular yang bertanggungjawab
serta administrasi yang efisien. Administrasi yang sentralistik tanpa partai
yang bertanggungjawab tidak akan menjamin efisiensi administrasi. Administrasi
yang sentralistik dan system partai yang lemah, ataupun administrasi yang
desentralistik dan system partai yang kuat namun tidak responsibel, sebagaimana
yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri,
terbukti tidak menghasilkan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta
administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121).
Berdasarkan
uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa karakteristik
administrasi publik klasik era Goodnow, sebagai berikut:
1. Administrasi
terpisah dari politik. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau
ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari
kebijakan-kebijakan tersebut.
2. Administrasi
ada di cabang eksekutif maupun di cabang peradilan.
3. Administrasi
peradilan dilaksanakan oleh otoritas judisial yang fungsinya adalah memberikan
interpretasi atas kebijakan. Sedangkan administrasi pemerintah mencakup fungsi
eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi
pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah.
4. Administrasi
peradilan bersifat independen terhadap kontrol politik.
5. Administrasi
pemerintah (eksekutif) tunduk pada kontrol politik.
6. Administrasi
pemerintah tidak merupakan struktur birokratik tetapi merupakan aparatur yang
secara langsung bertanggung jawab atas opini publik.
7. Administrasi
pemerintah bersifat sentralistik.






0 komentar:
Posting Komentar