Rabu, 06 Maret 2013

Aministrasi kelasik



I
LATAR BELAKANG MUNCULNYA
ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK

Literatur administrasi publik klasik muncul dan berkembang lebih awal di Eropa. Melalui system trans-atlantik, terjadi transfer informasi, literatur dan keahlian dari Eropa ke Amerika Serikat sehingga terjadi kemajuan dalam bidang yang sama di Amerika Serikat. Namun demikian, anjuran untuk membentuk studi formal administrasi publik muncul dalam literatur di Amerika Serikat. Literatur klasik yang menganjurkan pembentukan studi administrasi publik klasik adalah artikel Woodrow Wilson yang berjudul The Study of Administration (1887), dan buku Frank J. Goodnow berjudul Politics And Administration: A Study in Government (1900).
Wilson menguraikan dua alasan pokok yang mendasari anjurannya ke arah pembentukan studi administrasi publik klasik. Alasan pertama adalah kepentingan di dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah. Wilson menyatakan bahwa pada abad ke-19 Amerika Serikat telah mencapai perkembangan yang kompleks dalam fungsi dan struktur organisasi pemerintah. Fungsi pemerintah dari hari ke hari menjadi makin kompleks dan rumit, jumlah unit organisasinya meningkat berlipat ganda. Kompleksitas pemerintah ini merupakan fungsi dari kemajuan korporasi masyarakat, kompleksitas perdagangan dan spekulasi komersial, eskalasi dalam pertentangan antara majikan dan pekerja industri, dan tuntutan kebutuhan jasa pos dan rel kereta api (Wilson, 1887:199-201).
Namun demikian, menurut Wilson, pemerintah tidak mempunyai alur yang jelas, tidak bertindak efisien dan ekonomis, tidak mampu menyesuaikan tugas-tugas administratifnya dengan standar-standar kebijakan yang telah teruji. Wilson menunjuk pada warisan kesejaharan sebagai penyebab utama dari ketidakmampuan administrasi ini. Warisan sejarah politik Amerika, menurut Wilson, adalah warisan sejarah legislasi, warisan untuk kemajuan pembuatan hukum dan kritisisme politik, bukan perkembangan metode dan organisasi pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat untuk periode yang sangat lama terbiasa dengan pembuatan konstitusi. Padahal, menurut Wilson, lebih sulit menjalankan konstitusi daripada menyusunnya (Wilson, 1887:200). Wilson melihat bahwa Amerika Serikat telah mencapai suatu momentum di mana pembentukan studi administrasi sudah menjadi kebutuhan imperatif. Ilmu administrasi akan berusaha untuk meluruskan alur pemerintah, membuat urusan-urusan pemerintah berkurang wajah tidak bisnisnya, memperkuat dan memurnikan organisasi pemerintah. Hukum-hukum publik harus dilaksanakan dengan pencerahan, dengan kesetaraan, dengan kecepatan, dan tanpa friksi (Wilson, 1887:198).
Alasan kedua adalah kepentingan untuk melakukan Amerikanisasi atas pendekatan-pendekatan administrasi Eropa. Wilson mengakui bahwa ilmu tentang organisasi dan metode-metode jabatan pemerintahan sudah lama berkembang di Eropa, terutama di Perancis dan Jerman. Melalui system trans-atlantik, telah banyak warganegara Amerika yang memperoleh gelar doktor di Eropa untuk bidang-bidang tersebut (Wilson, 1887:201-202). Juga telah banyak hasil-hasil studi dan pengujian emprik mengenai cara-cara dan sarana pelaksanaan pemerintahan yang dikirimkan oleh berbagai penerbit di Eropa ke perpustakaan di Amerika Serikat (Wilson, 1887:203).
Akan tetapi, menurut Wilson, ilmu administrasi yang dikonstruksi di Eropa tidak cocok bagi kepentingan Amerika. Tujuan-tujuannya, contoh-contohnya, kondisi-kondisinya, secara eksklusif berakar pada sejarah bangsa asing, dari sistem-sistem terdahulu yang asing, dan dalam pelajaran revolusi asing. Ilmu administrasi, yang telah dikembangkan oleh para professor di Perancis dan Jerman, diadaptasi untuk kebutuhan suatu negara yang sederhana dan kompak serta bentuk pemerintah yang sentralistik. Sementara itu, untuk menjawab tujuan-tujuan Amerika Serikat, ilmu administrasi harus diadaptasi untuk suatu negara yang kompleks dan multibentuk serta menjadikannya cocok dengan bentuk pemerintahan yang sangat desentralistik di mana di dalam pemerintah ada pemerintah, ada system di dalam system (Wilson, 1887:202).
Menurut Wilson, administrasi versi Eropa harus di-Amerikanisasi, tidak hanya secara formal dalam bahasa semata, tetapi harus secara radikal, yakni dalam pemikiran, prinsip, dan tujuannya. Ilmu administrasi yang cocok untuk Amerika Serikat harus mencamkan konstitusi Amerika, harus mengeluarkan demam birokrasi dari pembuluh darahnya (Wilson, 1887:202). Birokrasi harus benar-benar sensitif terhadap opini publik, dan karena itu para personil publik harus memiliki kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang mereka jalankan (Wilson, 1887:216-217). Kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin apabila administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Meskipun politik meletakkan tugas-tugas untuk administrasi, ia tidak harus dikorbankan untuk manipulasi jabatan-jabatannya (Wilson, 1887:210).
Goodnow (1900) menganjurkan studi administrasi dalam pemerintahan dengan alasan yang mirip dengan yang disebutkan pertama oleh Wilson namun memiliki perbedaan dalam penekanan. Goodnow menganjurkan perlunya studi administrasi untuk kepentingan pengawalan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien.
Goodnow mengambil analogi individu bahwa setiap individu yang secara alamiah merumuskan dan melaksanakan kehendaknya sendiri, perlu lebih dahulu merumuskan keinginannya sebelum ia dapat melaksanakannya (1900:16). Berdasarkan analogi tersebut, Goodnow mengajukan proposisi bahwa seluruh tindakan negara beserta organ-organnya, di dalam sistem manapun, dilakukan untuk dua tujuan, yaitu: memfasilitasi ekspresi keinginannya, atau membantu di dalam pelaksanaan ekspresi keinginan tersebut. Goodnow menyebut fungsi-fungsi ini sebagai politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20).
Berkenaan dengan dikotomi politik dan administrasi ini, kepentingan terbesar dari system di Amerika Serikat adalah mencari bentuk yang tepat mengenai kombinasi antara system administrasi dengan system partai. Berdasarkan analisis historis, Goodnow menemukan bahwa administrasi yang sentralistik dan system partai yang lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system partai yang kuat namun tidak responsibel, yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121). Pencarian format politik-administrasi yang tepat, selain membutuhkan perubahan-perubahan dan studi tentang posisi partai politik serta para pemimpinnya, juga membutuhkan analisis tentang operasi pemerintahan dan salinghubungannya. Untuk kepentingan pencarian format system politik-administrasi yang mampu mengawal pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien itulah Goodnow menganjurkan dikotomi politik dan administrasi serta melakukan analisis atas operasi organ-organ pemerintah serta salinghubungannya.






II
APA KARAKTERISTIK ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK?

Tulisan Wilson disebut sebagai literatur pertama mengenai ilmu administrasi publik. Namun demikian,Wilson tidak mendefinisikan apa itu studi administrasi publik. Wilson hanya mengelaborasi tujuan studi administrasi publik dan karakteristik dari obyek studi administrasi. Menurut Wilson (1887:198), ilmu administrasi adalah buah terakhir dari ilmu politik. Ilmu politik telah berkembang sejak 220 tahun yang lampau sedangkan ilmu administrasi baru lahir pada abad ke-19. Administrasi, menurut Wilson, adalah bagian paling nyata dari pemerintah; administrasi adalah pemerintah dalam tindakan; administrasi adalah sisi eksekutif dari pemerintah, sisi yang paling nyata dari pemerintah, dan tentu saja sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, ilmu dministrasi adalah fenomena abad ke-19. Induknya adalah ilmu politik. Lokusnya adalah di pemerintahan, khususnya di cabang eksekutif.
Pokok kajian (subject-matter) dari ilmu administrasi publik klasik, menurut Wilson (1887:201) adalah meluruskan alur pemerintah, membuat urusan-urusan pemerintah lebih seperti bisnis (berkurang wajah tidak bisnisnya), memperkuat dan memurnikan organisasi pemerintah, dan memahkotai tugas-tugasnya dengan penuh kepatuhan.
Pokok kajian yang pertama, dalam istilah lain disebut Wilson sebagai usaha untuk menemukan apa yang pemerintah dapat lakukan dengan baik dan berhasil. Sedangkan pokok kajian yang kedua disebut juga sebagai usaha untuk menemukan bagaimana pemerintah dapat melakukan hal penting ini dengan seefisien mungkin dan dengan sehemat mungkin baik uang maupun enerji (Wilson, 1887:197).
Menurut Wilson, bidang administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi dipisahkan dari kepolitikan yang cepat dan keras, administrasi dalam banyak hal terpisah dari landasan studi konstitusi yang dapat diperdebatkan. Administrasi terkait dengan kehidupan politik ibarat keterkaitan antara suatu metode kantor dengan kehidupan masyarakat, atau sebagai keterkaitan antara mesin dengan produksi pabrik. Administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Politik adalah wilayah dari negarawan, sedangkan administrasi adalah wilayah dari para pejabat teknis (Wilson, 1887:210).  
Administrasi publik, menurut Wilson, adalah pelaksanaan secara detail dan sistematis dari hukum publik. Setiap aplikasi khusus dari hukum publik adalah suatu tindakan administrasi. Penaksiran dan peningkatan pajak, transportasi dan pelayanan surat-menyurat, perlengkapan dan rekrutmen tentara dan angkatan laut, dan sebagainya, adalah tindakan-tindakan administrasi. Tetapi hukum-hukum umum yang mengarahkan hal-hal ini untuk dilaksanakan adalah berada di luar dan di atas administrasi. Rencana-rencana umum tindakan pemerintah bukanlah administrasi, pelaksanaan secara detail dari rencana-rencana tersebut adalah administrasi (Wilson, 1887:212).
Akan tetapi, administrasi bukanlah sekedar suatu instrumen pasif. Studi administrasi terkait sangat erat dengan studi tentang distribusi yang tepat dari otoritas konstitusional. Untuk mencapai efisiensi, studi administrasi harus menemukan tatanan-tatanan yang paling sederhana yang dengan itu tanggung jawab dapat diletakkan dengan benar di atas pundak para pejabat; studi administrasi harus menemukan cara terbaik dalam membagi otoritas tanpa menghambatnya, dan membagi tanggung jawab tanpa menggelapkannya (Wilson, 1887:213).
Prinsip utama administrasi publik di Amerika Serikat, menurut Wilson adalah sensitif terhadap opini publik. Kesetiaan besar terhadap kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan akan membentuk perilaku yang baik. Persoalannya, menurut Wilson, bukan penciptaan suatu aparatur yang bersifat permanen, tetapi penunjukan pejabat yang tanggungjawabnya atas opini publik bersifat langsung. Wilson tidak setuju dengan birokrasi yang telah umum diterapkan di Eropa. Birokrasi hanya dapat eksis jika seluruh pelayanan negara bagian dipisahkan dari kehidupan poilitik secara umum dari masyarakat, baik pimpinannya maupun perangkat bawahannya. Motif-motifnya, tujuan-tujuannya, kebijakan-kebijakannya, serta standar-standarnya, harus birokratik (Wilson, 1887:216-217). Birokrasi tidak cocok dengan budaya demokrasi Amerika. Hal ideal bagi Amerika adalah pelayanan sipil yang berbudaya dan cukup mandiri untuk bertindak dengan sepenuh rasa dan tenaga, dan yang terkoneksi secara erat dengan opini publik atau pemikiran rakyat (Wilson, 1887:217). Prinsip dasar dari ilmu administrasi untuk Amerika haruslah prinsip yang berintikan kebijakan demokratik (Wilson, 1887:220).
Selain harus responsif terhadap opini publik, administrasi publik juga harus mampu mengkombinasikan kebebasan dengan kebersamaan. Administrasi publik harus mampu menyediakan kemungkinan kehidupan terbaik bagi organisasi federal, bagi system di dalam system, membuat pemerintah kecamatan, kota, provinsi, negara bagian, dan federal hidup dengan kekuatan yang setara, saling tergantung, dan kooperatif. Jalinan pemerintahan lokal dengan pemerintahan federal ini tidak sama dengan susunan federasi imperial di Jerman. Di sana pemerintahan lokal tidak sepenuhnya berpemerintahan sendiri. Birokrasi bukan melayani publik tetapi melayani menteri yang tidak responsibel terhadap publik. Di Amerika, rangkaian pemerintahan di dalam pemerintahan itu selain harus melayani atasannya sendiri juga melayani komunitas, dengan usaha-usaha terbaik dan pelayanan yang tertata baik dari hati nuraninya (Wilson, 1887:220).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa karakteristik administrasi publik klasik era Wilson, sebagai berikut:
1.      Ilmu administrasi publik adalah anak dari ilmu politik.
2.      Administrasi publik berkiprah di dalam pemerintahan.
3.      Administrasi publik adalah sisi eksekutif dari pemerintah.
4.      Pokok kajian ilmu administrasi publik klasik adalah: (a) meluruskan alur pemerintah (apa yang pemerintah dapat lakukan dengan baik dan berhasil), (b) membuat urusan-urusan pemerintah lebih seperti bisnis (seefisien mungkin dan dengan sehemat mungkin).  
5.      Bidang administrasi terpisah dari politik.
6.      Bidang administrasi adalah suatu bidang bisnis.
7.      Administrasi bukan sekedar suatu instrumen pasif tetapi terkait sangat erat dengan studi tentang distribusi yang tepat dari otoritas dan tanggung jawab.
8.      Prinsip utama administrasi publik adalah sensitif terhadap opini publik.
9.      Administrasi publik tidak memerlukan aparatur birokratik yang bersifat permanen.
10.  Administrasi publik harus mampu mengkombinasikan kebebasan dengan ketergantungan dan kooperasi dalam system pemerintahan multi-tingkat.
Literatur klasik yang kedua mengenai ilmu administrasi publik klasik adalah buku Goodnow yang berjudul Politics And Administration: A Study in Government (1900). Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Goodnow menganjurkan dikotomi antara politik dan administrasi. Goodnow mengambil analogi individu di mana setiap individu secara alamiah merumuskan dan melaksanakan kehendaknya sendiri, namun ia perlu lebih dahulu merumuskan keinginannya sebelum ia dapat melaksanakannya (1900:16). Berdasarkan analogi tersebut, Goodnow membagi fungsi negara beserta organ-organnya menjadi dua fungsi yang berbeda, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20).
Penulis tidak akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai fungsi politik, sesuai topik makalah ini penulis hanya mendiskusikan fungsi administrasi. Menurut Goodnow, administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan. Fungsi administrasi terpisah dari fungsi politik, tetapi fungsi administrasi harus tunduk pada kontrol politik. Subordinasi fungsi administrasi ke dalam fungsi kontrol politik ini merupakan kode etik yang aktual  guna menjamin bahwa ekspresi kehendak negara benar-benar dilaksanakan oleh organ administratif. Akan tetapi, tidak seluruh fungsi administrasi tunduk pada kontrol politik. Jika kontrol politik merambah seluruh fungsi administrasi maka pelaksanaan ekspresi kehendak negara akan menjadi tidak efisien (Goodnow, 1900:41).
Menurut Goodnow, fungsi administrasi dari negara mencakup dua bentuk, yaitu : (a) administrasi peradilan, dan (b) administrasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan mencakup interpretasi kehendak negara. Interpretasi ini diperlukan sebelum kehendak negara dalam seluruh persoalan kemanusiaan dapat dilaksanakan. Untuk alasan kenyamanan dan kebenaran, interpretasi kehendak negara harus dibuat oleh beberapa otoritas judisial yang sedikit banyak independen dari pembuat undang-undang. Tindakan dari otoritas non-legislatif seperti ini biasanya mengatasnamakan administrasi peradilan (Goodnow, 1900:41).
Fungsi administrasi yang kedua adalah administrasi pemerintah. Fungsi ini mencakup beberapa elemen, yaitu: (a) pemilihan legislator, (b) penunjukan hakim, (c) penunjukan petugas/pejabat, (d) pekerjaan perstatistikan, (e) pembentukan, perlindungan dan pengembangan organisasi pemerintah, dan (f) penegakan hukum (Goodnow, 1900:43-44). Otoritas pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi ini mutlak harus imparsial dan bebas dari prasangka.
Di antara fungsi administrasi peradilan dan administrasi pemerintah terdapat fungsi minor yang bersifat kuasi-yudisial. Misalnya: kehendak negara berkenaan dengan pajak apa yang harus dibayar oleh individu tertentu atas suatu properti tertentu, atau jenis bangunan yang harus dibangun dalam suatu cara spesifik. Pelaksanaan fungsi ini di beberapa system pemerintahan dipercayakan kepada para pejabat yang terutama berkarakter peradilan. Dalam system lainnya, fungsi ini dipercayakan kepada para pejabat yang lebih berkarakter administrasi. Menurut Goodnow, otoritas judisial tidak tepat untuk menampilkan tugas-tugas minor ini sebab kinerja seperti ini mensyaratkan pengetahuan teknis yang banyak (Goodnow, 1900:43).
Menurut Goodnow, untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara maka fungsi administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi pelaksanaan peraturan dan hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol politik (Goodnow, 1900:44).
Selain menguraikan fungsi-fungsi administrasi dan keterkaitannya dengan fungsi politik, Goodnow juga menganalisis system administrasi pemerintah yang telah untuk kondisi Amerika Serikat. Menurut Goodnow, untuk kepentingan pengawalan terhadap pemerintahan yang responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika Serikat membutuhkan system administrasi yang sentralistik. Sistem administrasi yang sentralistik ini mengurangi kerja partai, dalam arti bahwa kerja partai dilimpahkan kepada pemerintah sehingga cenderung membuat pemerintah lebih responsibel, serta memungkinkan untuk membebaskan sejumlah besar pejabat dari kontrol politik. Tetapi, Goodnow mengingatkan bahwa perubahan di dalam system administrasi semata-mata bukanlah jaminan bagi pemerintahan popular yang bertanggungjawab serta administrasi yang efisien. Administrasi yang sentralistik tanpa partai yang bertanggungjawab tidak akan menjamin efisiensi administrasi. Administrasi yang sentralistik dan system partai yang lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system partai yang kuat namun tidak responsibel, sebagaimana yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121).
Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa karakteristik administrasi publik klasik era Goodnow, sebagai berikut:
1.      Administrasi terpisah dari politik. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.
2.      Administrasi ada di cabang eksekutif maupun di cabang peradilan.
3.      Administrasi peradilan dilaksanakan oleh otoritas judisial yang fungsinya adalah memberikan interpretasi atas kebijakan. Sedangkan administrasi pemerintah mencakup fungsi eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah.
4.      Administrasi peradilan bersifat independen terhadap kontrol politik.
5.      Administrasi pemerintah (eksekutif) tunduk pada kontrol politik.
6.      Administrasi pemerintah tidak merupakan struktur birokratik tetapi merupakan aparatur yang secara langsung bertanggung jawab atas opini publik.
7.      Administrasi pemerintah bersifat sentralistik.






.

0 komentar:

Posting Komentar