TEORI-TEORI ADMINISTRASI PUBLIK
KLASIK
Teori adalah suatu representasi yang disederhanakan mengenai suatu
bagian terbatas dari realitas (Pawar, 2009:1). Berdasarkan batasan ini, teori
adalah usaha untuk menyediakan suatu representasi. Representasi digunakan untuk
memberikan suatu gambaran yang tertata tentang beberapa fenomena di dunia
nyata, sedemikian rupa sehingga kompleksitas dari fenomena riil direduksi di
dalam representasi tersebut. Teori hanya
merepresentasikan suatu bagian dari fenomena dunia riil sehingga teori
mempunyai ruanglingkup dan kondisi-kondisi yang membatasi. Definisi ini dipilih
untuk mengakomodasi teori-teori deskriptif maupun teori-teori normatif.
Terdapat
beragam cara yang digunakan oleh para analis dalam mengelompokkan teori
administrasi publik klasik. Shafritz
& Ott (1987:21) mengemukakan bahwa teori klasik adalah teori pertama di
bidangnya, dianggap tradisional, dan terus menjadi basis di mana teori-teori
berikutnya dibangun. Oleh karena itu, esensi pemahaman tentang teori klasik
bukan saja karena kepentingan historisnya tetapi, yang paling penting adalah,
karena asumsi dari analisis dan teori-teori berikutnya bersandar pada
teori-teori klasik tersebut.
Cara pendekatan yang banyak digunakan untuk menentukan yang mana teori
klasik itu adalah pendekatan berdasarkan priode waktu. Batasan periode waktu
teori klasik menurut beberapa analis adalah sebagai berikut:
1)
Shafritz
& Ott (1987:5), terutama di tahun 1920-an sampai 1930-an.
2)
Robbins
& Barnwell (2002:38), tahun 1900-an sampai 1930-an.
3)
Mary
Jo Hatch (2006:6) menggunakan istilah “pre-history” dan memberi batasan waktu
tahun 1900-an sampai 1950-an.
4)
Denhardt & Denhardt
(2003:5), sebelum munculnya New Public Manajemen di tahun 1990.
Berdasarkan
pendapat di atas, para analis pada umumnya memiliki kesamaan pendapat tentang
periode waktu mulainya teori klasik, yaitu tahun 1900-an. Tetapi para analis
berbeda pendapat dalam hal periode akhir dominasi teori administrasi publik
Sebagian menyebut tahun 1930-an, sebagian lain tahun 1950-an, dan ada yang
menyebut tahun 1990. Penulis mengikuti pendapat Shafritz & Ott (1987:5) serta Robbins & Barnwell
(2002:38) bahwa akhir dominasi teori klasik adalah tahun 1930-an. Dengan
demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa teori administrasi publik klasik
adalah teori administrasi publik periode 1900-an sampai 1930-an.
Seperti yang telah penulis kemukakan, literatur administrasi publik klasik
berkembang lebih dahulu di Eropa, kemudian menyusul di Amerika Serikat. Di
Eropa, administrasi publik cenderung dipandang sebagai prinsip teknis. Cara
pandang seperti ini mengarah pada pendirian bahwa sekali kita menemukan prinsip-prinsip
administrasi maka prinsip-prinsip itu mempunyai daya terap universal. Para
teoritisi administrasi publik klasik di Eropa cenderung memusatkan perhatiannya
untuk merumuskan prinsip-prinsip umum, kerangka teori umum, atau tipologi.
Di Amerika Serikat, para teoritisi klasik cenderung memandang administrasi
publik klasik sebagai sarana. Studi administrasi publik merupakan evolusi dari
suatu disiplin yang terpisah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik.
Teori administrasi publik klasik cenderung melihat administrasi sebagai
“sarana” untuk melaksanakan tujuan atau ekspresi kehendak negara. Dalam
kedudukan sebagai sarana, administrasi terutama mencakup metode dan organisasi
pemerintah. Teori-teori administrasi publik klasik versi Amerika mengakui bahwa
administrasi publik tidak eksis di dalam suatu kevakuman. Administrasi publik
adalah suatu sarana untuk meletakkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam suatu
efek, untuk melaksanakan tujuan-tujuan atau ekspresi kehendak negara. Konsekuensinya
adalah bahwa personalia, metode dan organisasi pemerintah harus didesain
mengikuti kondisi sistem politik dan budaya di masing-masing negara. Hal ini
telah ditunjukkan misalnya dalam uraian Wilson tentang Amerikanisasi, atau
dalam uraian Goodnow tentang pencarian sistem administrasi yang responsif
terhadap opini publik.
Untuk mendukung argument tersebut, penulis
mengidentifikasi lima kontributor teori administrasi publik klasik yang sering
didiskusikan dalam literatur, yaitu: Woodrow Wilson,
Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick. Kontribusi
teorinya akan diuraikan di bawah.
1.
Woodrow
Wilson (Studi Administrasi)
Wilson adalah guru besar di bidang ilmu
politik pada Wesleyan
University di Connecticut, dan kemudian pindah ke
Princeton University (Duignan, 2010:226). Essay Wilson "The Study of
Administration" menandai usaha pertama di Amerika Serikat tentang
penggambaran secara sistematik mengenai ruang lingkup dan makna dari bidang
ilmu administrasi publik. Teori Wilson merupakan
suatu reduksi yang tertata tentang fenomena personalia, organisasi dan metode
pemerintah di Amerika Serikat. Teori Wilson dibatasi terutama oleh
kondisi-kondisi Amerika Serikat.
Wilson mengemukakan bahwa pergerakan
mutakhir yang disebut reformasi pelayanan sipil harus diperluas kepada
usaha-usaha untuk mereformasi kepegawaian, organisasi, dan metode dari
kantor-kantor pemerintah. Usaha ke arah ini memerlukan ilmu praktis
administrasi, hanya ilmu praktis administrasi yang dapat memberikan cahaya pencerahan.
Untuk maksud tersebut Wilson menganjurkan pembentukan studi administrasi (Wilson,
1887:197).
Menurut Wilson, administrasi adalah
bagian yang paling nyata dari pemerintah, administrasi adalah pemerintah dalam
tindakan, administrasi adalah bagian eksekutif, operatif, bagian paling jelas
dari pemerintah (Wilson, 1887:197). Tugas-tugas administrasi yang selama ini dipelajari
dengan tekun dan sistematis memerlukan penyesuaian terhadap standar-standar
kebijakan yang telah teruji secara cermat. Adalah
lebih sulit menjalankan konstitusi daripada membuatnya (Wilson,
1887:200).
Bidang administrasi, menurut Wilson, adalah
suatu bidang bisnis. Administrasi terpisah dari politik yang cepat dan keras, administrasi
dalam banyak hal terpisah dari studi konstitusi yang landasannya dapat
diperdebatkan. Administrasi terletak di luar bidang politik. Masalah-masalah
administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Meskipun politik meletakkan
tugas-tugas untuk administrasi, namun administrasi tidak harus dikorbankan
untuk manipulasi jabatan-jabatannya (Wilson, 1887:210).
Untuk mencapai efisiensi, studi
administrasi harus menemukan tatanan-tatanan sederhana yang dengan itu tanggung
jawab dapat diletakkan di atas pundak para pejabat secara benar; studi
administrasi harus menemukan cara terbaik dalam membagi otoritas tanpa
menghambatnya, dan membagi tanggung jawab tanpa menggelapkannya. Menemukan
prinsip terbaik untuk distribusi otoritas, menurut Wilson, adalah kepentingan
terbesar dalam suatu system demokratik di mana para pejabat melayani banyak
penguasa (Wilson, 1887:213).
Wilson juga menjelaskan tentang adaptasi
pendekatan-pendekatan administrasi publik terhadap kondisi politik dan budaya
setempat. Untuk maksud tersebut Wilson menggunakan konsep Amerikanisasi (Wilson,
1887:201-203). Wilson menyatakan bahwa untuk menjawab tujuan-tujuan pemerintah Amerika
Serikat, Pendekatan-pendekatan administrasi publik Eropa harus di-Amerikanisasi.
Ilmu administrasi harus diadaptasi untuk negara yang kompleks, multibentuk
serta desentralistik. Ilmu administrasi yang cocok untuk Amerika Serikat harus
mencamkan konstitusi Amerika, harus mengeluarkan demam birokrasi dari pembuluh
darahnya (Wilson, 1887:202). Aparat publik harus sensitif terhadap terhadap
opini publik (Wilson, 1887:217). Administrasi publik juga harus mampu
mengkombinasikan kebebasan dengan bantun yang bermanfaat. Administrasi publik
harus mampu menyediakan kemungkinan kehidupan terbaik bagi organisasi federal,
bagi system di dalam system. Administrasi membuat pemerintah kecamatan, kota,
provinsi, negara bagian, dan federal hidup dengan kekuatan yang setara, saling
tergantung, dan kooperatif (Wilson, 1887:220).
2.
Frank
J. Goodnow (Dikotomi Politik-Administrasi)
Teori
Goodnow merupakan literatur klasik kedua mengenai studi administrasi publik. Goodnow
adalah guru besar hokum administrasi pada Columbia University. Goodnow melihat
bahwa system formal pemerintah di Amerika Serikat yang ditetapkan dalam hukum
dan peraturan tidak selalu sama dengan system aktual. Kesenjangan ini, menurut
Goodnow, harus diperbaiki, perubahan-perubahan dalam system formal harus
dilakukan agar selaras dengan system aktual. Untuk maksud tersebut Goodnow memformulasi
teori tentang dikotomi politik-administrasi.
Menurut
Goodnow, seluruh tindakan Negara beserta organ-organnya dapat dibagi menjadi
dua fungsi yang berbeda, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian
dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi
bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow,
1900:20).
Menurut
Goodnow, fungsi administrasi mencakup dua bentuk,
yaitu: (a) administrasi peradilan, dan (b) administrasi pemerintah. Fungsi
administrasi peradilan mencakup interpretasi kehendak negara. Fungsi ini
dijalankan oleh otoritas judisial yang sedikit banyak independen dari pembuat
undang-undang (Goodnow, 1900:41). Fungsi
administrasi pemerintah mencakup beberapa elemen, yaitu: (a) pemilihan legislator,
(b) penunjukan hakim, (c) penunjukan petugas/pejabat, (d) pekerjaan
perstatistikan, (e) pembentukan, perlindungan dan pengembangan organisasi
pemerintah, dan (f) penegakan hukum (Goodnow,
1900:43-44).
Di
antara fungsi administrasi peradilan dan administrasi pemerintah terdapat
fungsi minor yang bersifat kuasi-yudisial. Misalnya: kehendak negara berkenaan
dengan pajak atas suatu properti tertentu, atau jenis bangunan yang harus
dibangun dalam suatu cara spesifik. dipercayakan kepada para pejabat yang lebih
berkarakter administrasi. Menurut Goodnow, fungsi kuasi-yudisial ini harus
ditampilkan oleh otoritas yang berkarakter administrasi sebab kinerja seperti
ini mensyaratkan pengetahuan teknis yang banyak (Goodnow,
1900:43).
Menurut
Goodnow, untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara
maka fungsi administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik. Tetapi,
yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi pelaksanaan peraturan dan
hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi eksekutif, fungsi kuasi-judisial,
fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan
organisasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol
politik (Goodnow, 1900:44).
Goodnow
juga mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengawalan terhadap pemerintahan yang
responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika Serikat membutuhkan system
administrasi yang sentralistik dan system partai yang responsibel. Dengan sistem
administrasi yang sentralistik ini kerja partai dilimpahkan kepada pemerintah
sehingga cenderung membuat pemerintah lebih responsibel, serta memungkinkan
untuk membebaskan sejumlah besar pejabat dari kontrol politik (Goodnow,
1900:121). Tetapi, perubahan di dalam system administrasi semata-mata bukanlah
jaminan bagi pemerintahan popular yang bertanggungjawab serta administrasi yang
efisien. Administrasi yang sentralistik tanpa partai yang bertanggungjawab
tidak akan menjamin efisiensi administrasi. Administrasi yang sentralistik dan
system partai yang lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system
partai yang kuat namun tidak responsibel, sebagaimana yang pernah berlangsung
di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan
pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien
(Goodnow, 1900:121).
3.
Max
Weber: Tipe Ideal Birokrasi
Weber adalah seorang sosiolog yang
memberikan perhatian terhadap bidang politik. Weber adalah intelektual politik yang
selalu menulis dari sudut pandang politisi (Henderson & Parsons, 1947:32). Kontribusi
paling penting dari Weber kepada ilmu administrasi publik klasik adalah teori
tentang tipe ideal birokrasi.
Tipe ideal birokrasi muncul dalam uraian
Weber tentang rasionalisasi
hubungan otoritas (kewenangan). Berdasarkan
asumsinya bahwa otoritas adalah basis dari seluruh salinghubungan
di dalam organisasi, Weber memelopori suatu alur ke
arah pemahaman bagaimana otoritas dilegitimasi
sebagai suatu system keyakinan. Menurut Weber, organisasi modern efisien karena pimpinannya berbasis
otoritas legal rasional. Otoritas legal-rasional berlandaskan seperangkat peraturan abstrak
yang dipandang sah,
dan dari peraturan yang abstrak itu timbul kekuasaan
(Henderson & Parsons, 1947:328). Ketika otoritas legal-rasional ini
melibatkan staf administratif yang terorganisir maka ia mengambil bentuk
struktur birokrasi. Birokrasi adalah tipe ideal dari officialdom (kepegawaian) (Henderson & Parsons, 1947:338).
Selanjutnya Weber menguraikan
prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal rasional sebagai berikut:
a) Pengorganisasian fungsi jabatan yang kontinyu
dan ditetapkan dengan peraturan;
b) Bidang kompetensi khusus yang meliputi
kewajiban, otoritas, dan sarana paksaan;
c) Susunan jabatan yang
mengikuti prinsip
hirarki;
d) Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan
jabatan;
e) Pemisahan hak pribadi dari milik
organisasi;
f) Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi
jabatan; dan
g) Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis (Henderson & Parsons, 1947:330-332).
Selain
menguraikan kategori-kategori fundamental otoritas legal rasional, Weber juga
merinci tentang
kriteria tugas dan fungsi staf administratif yang mencakup 10 prinsip berikut:
a) Pegawai taat pada otoritas hanya berkenaan
dengan kewajiban jabatan;
b) Pegawai diorganisir dalam jabatan yang
hirarkis;
c) Setiap jabatan memiliki kompetensi;
d) Pengisian jabatan melalui sistem kontraktual;
e) Calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi
teknis;
f) Pegawai digaji secara tetap dan untuk sebagian
besar dengan suatu hak pensiun;
g) Jabatan diperlakukan sebagai jejak kerja,
setidaknya sebagai lapangan kerja primer;
h) Jabatan membentuk sistem karir;
i)
Kegiatan pejabat terpisah mutlak dari pemilikan
sarana administratif dan tanpa menarik keuntungan pribadi dari posisinya; dan
j)
Pegawai tunduk pada disiplin dan kontrol dalam
tingkah laku jabatan (Henderson & Parsons, 1947:333-334).
Teori birokrasi Weber menjelaskan
efisiensi organisasi birokratik dengan menggunakan konsep otoritas legal
rasional dan kriteria
tugas dan fungsi staf administratif. Konsep otoritas legal rasional dijabarkan
ke dalam tujuh prinsip, sedangkan kriteria tugas dan fungsi staf administratif
dijabarkan ke dalam 10 prinsip yang merupakan tipe ideal. Tipe
ideal birokrasi Weber diklaim sebagai teori administrasi publik karena
organisasi publik, yang merupakan lokus administrasi publik, adalah bagian dari
struktur sosial atau organisasi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Parsons
(dalam Shafritz & Ott, 1987:132) bahwa setiap organisasi formal dapat
dianalisis sebagai bagian dari system sosial. Selain itu, kepegawaian publik di
semua negara diorganisir berdasarkan prinsip birokrasi. Birokrasi ada di dalam
aparatur administratif semua pemerintahan (von Mises, 2007:12).
4.
Henri
Fayol (Prinsip-prinsip dan Metode-metode Administrasi)
Fayol
terkenal sebagai bapak ilmu administrasi, karena fokus perhatiannya pada
prinsip-prinsip dan metode-metode administrasi untuk mewujudkan efektivitas
manajerial. Teorinya dimuat dalam tulisannya berjudul General and Industrial
Management yang terbit pada tahun
1916 (Shafritz & Ott, 1987:51-66; Tompkins, 2005:97).
Teori Fayol diklaim sebagai teori administrasi
publik klasik terutama karena prinsip-prinsip dan metode administrasi yang
diformulasikannya dianggap berdaya terap untuk seluruh bentuk organisasi
administratif, sedangkan organisasi publik pada umumnya adalah organisasi
administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Fayol, prinsip merupakan kebenaran
universal yang menyediakan tuntunan kepada para manajer di dalam semua bentuk
organisasi. Prinsip-prinsip tersebut fleksibel dan dapat diadaptasi kepada
setiap kebutuhan, tinggal bagaimana menggunakannya dan hal ini merupakan suatu
kiat yang sulit yang membutuhkan inteligensi, pengalaman, keputusan, dan
proporsi (Tompkins, 2005:97).
Menurut
Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66),
manajemen hanyalah salah satu dari enam komponen governance. Para administrator yang mengikuti
prinsip-prinsip administrasi dan menggunakan metode-metode yang tepat akan
mencapai sukses yang lebih besar dibandingkan yang tidak mengikutinya. Untuk
maksud tersebut, Fayol mengidentifikasi 14 prinsip untuk membantu efektivitas
manajerial, sebagai berikut:
1)
Pembagian kerja
2)
Otoritas dan responsibilitas
3)
Disiplin
4)
Kesatuan komando
5)
Kesatuan arah
6)
Subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum
7)
Remunerasi personil
8)
Sentralisasi
9)
Rantai skalar
10) Tatanan (order)
11) Ekuitas
12) Stabilitas masa kerja
13) Inisiatif
14) Esprit de corps.
Selanjutnya,
Fayol menyatakan bahwa manajer puncak harus mengembangkan perangkat
administratif untuk implementasi prinsip-prinsip tersebut. Perangkat
administratif ini terdiri atas metode-metode yang menjamin organisasi pada
jalurnya dan memfasilitasi perbaikan-perbaikan administratif. Metode-metode
dimaksud adalah: survei, rencana aksi, laporan statistik, rekaman hasil
pertemuan (minutes), dan bagan organisasi (Shafritz & Ott, 1987:51-66).
5.
Luther
H. Gulick (Koordinasi Melalui Struktur Organisasi)
Selain sebagai guru besar ilmu
administrasi pada Columbia University, Gulick juga adalah anggota Komite
Brownlow untuk Manajemen Administratif yang dibentuk oleh Presiden Franklin
Delano Roosevelt. Komite tersebut menaruh perhatian pada restrukturisasi
eksekutif. Gulik mengakui bahwa pemerintah menghadapi masalah desain
organisasi. Pemerintah harus bertanggung untuk melaksanakan banyak tugas yang
kompleks, setiap departemen pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang
berbeda-beda. Berdasarkan alasan tersebut, setiap departemen pemerintah harus
diperlakukan sebagai unit yang independen dan otonom di dalam sebuah sistem
organisasi yang besar.
Untuk menjelaskan fenomena tersebut
Gulik mengemukakan teori tentang koordinasi melalui desain organisasi.
Pandangan teoritiknya ditulis dalam kertas kerja yang berjudul Papers on the Science of Administration
yang disuntingnya bersama Lyndall Urwick dan diterbitkan tahun 1937 (Shafritz & Ott, 1987:87-97; Tompkins,
2005:108). Gulik memfokuskan
analisisnya pada cara di mana koordinasi dapat dicapai melalui prinsip
fungsional dan prinsip skalar.
Menurut Gulik, organisasi sebagai suatu
cara koordinasi membutuhkan pengembangan suatu sistem otoritas di mana maksud
atau tujuan utama dari suatu usaha publik diterjemahkan ke dalam realitas
melalui kombinasi usaha dari sejumlah spesialis, masing-masing mengerjakan
bidangnya sendiri pada tempat dan waktu yang tertentu. Prinsip fungsional
menurut Gulik merupakan bagian dari proses departementalisasi yang mencakup
tiga langkah: identifikasi tugas dasar, penunjukan direktur untuk mengawasi
apakah tugas telah dilaksanakan, dan menentukan jumlah dan sifat unit-unit
kerja untuk keperluan pembagian tugas. Agensi-agensi pemerintah dapat
didepartementalisasi berdasarkan tujuan, proses, person, dan tempat.
Selanjutnya, prinsip skalar merefleksikan langkah keempat atau setelah
departementalisasi. Prinsip skalar tercermin dari bagan organisasi yang
menggambarkan rentang kendali setiap manajer dan mengindikasikan siapa melapor
ke siapa di dalam hirarki organisasi. Prinsip skalar ini mencerminkan pengembangan serta penyempurnaan struktur
otoritas di antara direktur dengan sub-sub divisi (Tompkins, 2005:109-111).