This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Rabu, 06 Maret 2013

BPSDM KP Siapkan 4.000 Beasiswa Masyarakat Pesisir

BPSDM KP Siapkan 4.000 Beasiswa Masyarakat Pesisir
MAKASSAR, SULSEL - BEASISWA MASYARAKAT PESISIR. Ketua STITEK Balik Diwa Muhammad Akmal Ibrahim (kanan) Kepala BPSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjadja (k2kanan) dan Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad (k2kiri)pada kuliah umum di STITEK Balik Diwa di Makassar, Sabtu (17/9). (FOTO ANTARA/ Suriani Mappong)
Makassar (ANTARA News) - Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan menyiapkan sekitar 4.000 beasiswa untuk anak-anak warga pesisir yang kurang mampu.

"Anak-anak tersebut akan dibiayai pendidikannya, khususnya untuk mengenyam pendidikan yang terkait dengan pengembangan potensi kelautan dan perikanan," kata Kepala BPSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjadja di Makassar, Sabtu.

Dia mengatakan, melalui program tersebut diharapkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dapat terwujud dengan memfokuskan dan mendorong sektor pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.

Hal tersebut, lanjut dia, karena disadari jumlah penduduk miskin di pesisir mencapai lebih tujuh juta orang yang tersebar pada 10.639 desa pesisir. Dari jumlah itu, terdapat lebih dari dua juta rumah tangga nelayan tergolong miskin.

Berdasarkan data BPSDM KP KKP diketahui, saat ini pemerintah telah menyiapkan sembilan sekolah khusus untuk pengembangan SDM di sektor kelautan dan perikanan yang setara dengan tingkat SMA.

Selain itu, terdapat tiga unit sekolah akademi yang masing-masing berlokasi di tiga daerah yakni Sidoardjo, Bitung dan Sorong. Sedang satu unit perguruan tinggi di Jakarta.

"Untuk mendukung SDM di sektor kelautan dan perikanan, telah dikembangkan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan KP, integrasi sumber daya lintas kementerian/daerah dan fokus pada program pro-rakyat," katanya.

Menurut dia, hal tersebut terkait dengan visi dan target BPSDM KP 2015 yakni terciptakanya SDM yang kompeten untuk tercapainya Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar. (T.S036/M019)
sumber http://makassar.antaranews.com/berita/31968/bpsdm-kp-siapkan-4000-beasiswa-masyarakat-pesisir

Kementerian Kelautan Perikanan Kembangkan 1.640 Desa Pesisir

Kementerian Kelautan Perikanan Kembangkan 1.640 Desa Pesisir
MAKASSAR, SULSEL - Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau (KP3K) Sudirman Saad ketika memberikan kuliah umum di STITEK Balik Diwa di Makassar, Sabtu (17/9). (FOTO ANTARA/Suriani Mappong)
Makassar (ANTARA News) - Kementerian Kelautan dan Perikanan siap mengembangkan 1.640 desa pesisir pada 2012 dengan target meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

"Hal ini berangkat dari fenomena di lapangan bahwa masih terdapat sekitar 7,8 juta penduduk miskin yang bermukim pada 10.640 desa pesisir yang tersebar di Indonesia," kata Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) Sudirman Saad pada kuliah umum di STITEK Balik Diwa di Makassar, Sabtu.

Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka pembinaan dan pengembangan di sektor penangkapan, pembudidayaan dan pengelolaan produksi perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, pengusaha dan LSM untuk membantu pengentasan kemiskinan bagi masyarakat pesisir.

Pada kesempatan itu, hadir Wakil Bupati Wajo Amran Mahmud, Wakil Bupati Bulukumba H Syamsuddin dan Wakil Bupati Maros Harmil Mattotorang hadir untuk berkomitmen mengembangkan potensi daerah dan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah masing-masing.

Salah satu fokus yang akan dikembangkan di Kabupaten Wajo, Sulsel adalah budi daya ikan tawar di Danau Tempe, sedang di Kabupaten Bulukumba akan mendorong pengembangan pembuatan perahu tradisional "Phinisi" dan Kabupaten Maros selain mengembangkan perikanan tangkap, juga pengelolaan hasil produksi perikanan.

Mengenai potensi pengembangan produksi hasil laut Sudirman mengatakan, khusus di Sulsel pengembangan rumput laut sudah cukup baik, namun belum teratur dari segi penataan wilayah, sehingga cenderung terjadi saling kavling wilayah budidaya rumput laut.

"Ke depan sudah harus ada sistem zonasi supaya lebih teratur dan tidak ada saling kavling," katanya.

sumber: http://makassar.antaranews.com/berita/31969/kementerian-kelautan-perikanan-kembangkan-1640-desa-pesisir

Nilai dasar dalam Administrasi Pubik Klasik

NILAI-NILAI DASAR DALAM
TEORI ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK

Nilai dasar dalam administrasi publik klasik berdasarkan pandangan teoritik Woodrow Wilson, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick, serta penulis lainnya, sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Nilai Dasar Teori Administrasi Publik Klasik menurut Teoritisi.
No.
Teoritisi
Nilai Dasar
1.
2.
3.
4.
Wilson (1887:197)
Weber (Henderson & Parsons, 1947:333-334)
Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66)
Gulik (Tompkins, 2005:109-111)
Efisiensi dan kehematan.
Efisiensi dan rasionalitas
Efektivitas
Efektivitas
5.
6.
7.
8.
Simon (1946:53-67)
Waldo (1984:94)
Vigoda (2002:2)
Denhardt & Denhardt (2003:12)
Efisiensi
Kehematan dan efisiensi.
Efisiensi, efektivitas, kehematan.
Efisiensi dan rasionalitas

Berdasarkan Tabel 1, nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah efisiensi, kehematan, efektivitas dan rasionalitas. Sebagian teoritisi menekankan pada nilai dasar yang sama, tetapi sebagian lainnya menekankan nilai dasar yang lain. Teoritisi tertentu menyebutkan hanya satu nilai dasar (Fayol, Gulik, dan Simon), yang lain menyebutkan dua nilai dasar (Wilson dan Weber). Para analis, antara lain Waldo, Vigoda, dan Denhardt & Denhardt, juga berbeda-beda pendapat mengenai nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik.
Efisiensi berarti pencapaian tujuan-tujuan atau manfaat yang sebesar-besarnya untuk suatu biaya tertentu (Kraft & Furlong, 2004:156). Kehematan adalah harga beli minimum (Mardiasmo, 2005:134). Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan (Robbins, 1994:53; Jones, 2007:14-15). Rasionalitas adalah pencapaian secara metodik suatu tujuan atau praktik tertentu dengan kalkulasi sarana secara tepat (Gerth & Mills,1946:293).
Di antara keempat nilai dasar administrasi publik klasik tersebut di atas, yang paling banyak disebut oleh teoritisi adalah efisiensi. Simon (1946:53-67) mengemukakan bahwa prinsip umum yang terdapat dalam literatur administrasi publik klasik, adalah sebagai berikut:
1)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari spesialisasi tugas di antara anggota kelompok.
2)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari penempatan anggota kelompok ke dalam hirarki otoritas yang telah ditetapkan.
3)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari pembatasan rentang kendali pada waktu tertentu dalam hirarki.
4)      Efisiensi administrasi adalah hasil dari pengelompokan pekerja, untuk tujuan pengendalian, berdasarkan tujuan, proses, klient, dan tempat.


DARI KOMPETENSI NETRAL KE ORIENTASI NILAI

Kaufman (1956:1060) mengemukakan bahwa pada periode waktu kesejarahan tertentu ada nilai-nilai yang secara dominan mendasari pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan pemerintahan. Di Eropa dan Amerika, pada akhir abad ke-19 sampai perempat pertama abad ke-20, nilai yang dominan adalah kompetensi netral (neutral competence). Menurut Kaufman (1956:1060), kompetensi netral dalam administrasi publik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan pemerintahan secara ahli, dan melakukannya berdasarkan standar-standar yang eksplisit dan obyektif ketimbang berdasarkan kewajiban dan loyalitas personal, partai atau lainnya. Mekanisme untuk mewujudkan kompetensi netral adalah pemisahan antara jabatan politik dan administrasi. Aliran kompetensi netral dikenal dengan slogan ”keluarkan administrasi dari politik”.
Esensi kompetensi netral dalam teori administrasi publik klasik diuraikan secara eksplisit oleh Wilson dan Weber. Wilson dan Weber memberikan penekanan yang berbeda ketika berbicara tentang kompetensi. Wilson berfokus pada kompetensi jabatan. Menurut Wilson, administrasi terletak di luar bidang politik, masalah-masalah administratif bukan masalah-masalah politik. Administrasi publik adalah pelaksanaan yang detail dan sistematik dari hukum publik. Weber, di lain pihak, berfokus pada kompetensi personil.  Menurut Weber, pengisian jabatan birokratik dilakukan melalui sistem kontraktual dan calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis. Dengan prinsip ini, Weber bermaksud menunjukkan bahwa pengisian jabatan birokratik dilakukan melalui seleksi yang bebas dari intervensi politik, hanya orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai saja yang dapat dipandang cakap untuk menduduki jabatan staf administratif, dan hanya orang seperti itulah juga yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Selain itu, para pegawai secara personal mempunyai kebebasan dan tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya (Henderson & Parsons, 1947:330-334).
Tahun-tahun 1940-an muncul kesadaran yang kuat untuk mempertanyakan kompetensi netral (Rourke, 2001:183). Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa para administrator sendiri tidak dapat menentukan ruanglingkup dan tujuan kebijakan. Administrator memiliki otoritas tetapi otoritas yang dikondisikan (Sowa & Selden 2003:701). Kompetensi netral membatasi inisiatif dan kreativitas pegawai publik di dalam memanajemeni sumber daya manusia dan sumber daya material (Bresser-Pereira, 2004:155). Menurut Bresser-Pereira, kompetensi netral efektif dalam negara liberal kapitalis tetapi tidak efektif dalam negara demokrasi sosial. Kompetensi netral tidak mampu menjamin bahwa pelayanan yang berkualitas-baik dan rendah-biaya benar-benar sampai kepada warganegara. Dengan kata lain, kompetensi netral tidak mampu memenuhi tuntutan warganegara (Bresser-Pereira, 2004:149).
Denhardt & Denhardt (2006:17) mengemukakan bahwa sejak dekade 1940-an para manajer mulai menyadari bahwa keahlian yang mereka miliki sangat diperlukan oleh para pembuat kebijakan dan karena itu para manajer mulai terjun ke arena kebijakan. Denhardt & Denhardt mengutip pernyataan Appleby bahwa administrasi publik adalah pembuatan kebijakan. Kesadaran baru ini memunculkan tuntutan untuk memperbaharui dan menilai kembali nilai kompetensi netral dalam administrasi publik. Kompetensi netral dianggap tidak menyediakan mekanisme yang mendukung keterlibatan para manajer dalam proses kebijakan publik. Sejalan dengan itu, administrasi publik mulai mengarahkan perhatiannya pada tiga prinsip pokok yaitu akuntabilitas kepada publik (Bresser-Pereira, 2004:152), responsivitas (Denhardt & Denhardt, 2006:19), dan representasi aktif (Sowa & Selden, 2003:701). Prinsip-prinsip ini secara akurat merefleksikan nilai citizenry dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas diskresi administrator harus diorganisir dan dioperasikan ke arah penyediaan akses yang lebar bagi warga negara sehingga merasakan adanya hubungan dengan pemerintah, melihat kebutuhan-kebutuhan dan keinginan warganegara, membantu meningkatkan kesetaraan bagi mereka yang tidak terwakili di dalam implementasi program-program publik (Sowa & Selden, 2003:701).

KESIMPULAN

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:
1)      Administrasi publik sebagai suatu disiplin muncul pertama kali dalam literatur Amerika Serikat.
2)      Kemunculan administrasi publik klasik dilatarbelakangi terutama oleh tiga hal pokok, yaitu: (a) kepentingan di dalam membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah, (b) kepentingan untuk melakukan Amerikanisasi atas pendekatan-pendekatan administrasi Eropa, dan (c) kepentingan pengawalan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien.
3)      Administrasi publik klasik adalah administrasi publik periode 1900-an sampai 1930-an yang mempunyai karakteristik utama sebagai berikut: (a) anak dari ilmu politik, (b) berkiprah di dalam pemerintahan, (c) ada pada otoritas eksekutif dan otoritas peradilan dalam pemerintah, (d) terpisah dari politik, (e) suatu bidang bisnis, (f) bukan sekedar suatu instrumen pasif, (g) sensitif terhadap opini publik, (h) mengkombinasikan kebebasan dengan ketergantungan dan kooperasi dalam system pemerintahan multi-tingkat, (i) dalam hal tertentu tunduk pada kontrol politik, (j) bersifat sentralistik.
4)      Kontributor utama teori administrasi publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur adalah Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick.
5)      Nilai-nilai dasar dalam teori administrasi publik klasik adalah efisiensi, kehematan, efektivitas dan rasionalitas.
6)      Cara pengorganisasian dan pengoperasian kelembagaan administrasi publik klasik didominasi oleh kompetensi netral, namun sejak tahun 1940-an bergeser ke arah citizenry dan kesetaraan.


DAFTAR PUSTAKA


Bresser-Pereira, Luiz Carlos, 2004. Democracy and Public Management Reform: Building The Republican State. New York : Oxford University Press Inc.

Denhardt, R.B. and Janet V. Denhardt, 2006. Public Administration: An Action Oriented. Fifth Edition. Belmont: Thomson Higher Education.

Denhardt, Janet Vinzant, & Robert B. Denhardt, 2003. The New Public Service: Serving, Not Steering. New York: M.E. Sharpe.

Duignan, Brian. 2010. The Executive Branch of The Federal Government: Purpose, Process, And People. New York: Britannica Educational Publishing

Gerth, H. H. and Mills, C. Wright, 1946. From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press.

Goodnow, Frank J., 1900. Politics And Administration: A Study in Government. London: The Macmillan Company.

Hatch, Mary Jo, and Cunlife, Ann L., 2006. Organization Theory: Modern, Symbolic,and Postmodern Perspective. New York: Oxford University Press.

Henderson, A. M.  and Talcott Parsons, 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Edited with an Introduction by Talcott Parsons. New York: The Free Press.

Hughes, Owen E., 2003. Public Management and Administration: An Introduction. New York: Palgrave Macmillan.

Jones, Gareth R., 2007. Organizational Theory, Design, and Change. Fifth Edition. New Jersey: Pearson Education Inc.

Kaufman, Herbert, 1956. Emerging Conflicts in the Doctrines of Public Administration. American Political Science Review 50(4):1057-1073.

Kraft, Michael E., & Furlong, Scott R., 2004. Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. Washington DC.: Congressional Quarterly Inc.

Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Parsons, Talcott, 1987. “Suggestion for A Sociological Approach to Theory of Organizations”. In Classics of Organization Theory, edited by Jay M. Shafritz and J. Steven Ott. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Pawar, B. Shankar, 2009. Theory Building for Hypothesis Specification in Organizational Studies. London: Sage Publication, Inc.

Robbins, Stephen P., 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Penerbit Arcan.

Robbins, Stephen P., & Neil Barnwell, 2002. Organisation Theory: Concepts and Cases. Fourth Edition. Australia: Pearson Education Australia Pty Ltd.

Rosenbloom, D.H. and Robert S. Kravchuk, 2005. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. Boston: McGraw-Hill.

Rourke, Francis E., 2001. “Responsiveness And Neutral Competence In American Bureaucracy “. In: Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration. Edited by Camilla Stivers. Colorado: Westview Press. P.182-204

Shafritz, Jay M., dan Ott, J. Steven, 1987. Classics of Organization Theory. California: Brooks Cole Publishing Company.

Simon, Herbert A., 1946. “The Proverbs of Administration”. Public Administration Review 6(1946): 53-67.

Sowa, Jessica E., and Selden, Sally Coleman, Administrative Discretion and Active Representation: An Expansion of the Theory of Representative Bureaucracy. Public Administration Review. November/December 2003, 6(63), p.700-710

Tompkins, Jonathan R., 2005. Organization Theory and Public Management. Belmont: Thomson Wadsworth.

Vigoda, Eran, 2002. “The Legacy of Public Administration: Background and Review.” In Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis. Edited by Eran Vigoda. New York : Marcel Dekker, Inc. P. 1-18

Von Mises, Ludwig, 2007. Bureaucracy. Indianapolis: Liberty Fund, Inc.

Waldo, Dwight, 1984. Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Aksara Baru.

Wilson, Woodrow, 1887. “The Study of Administration.” Political Science Quarterly, June 1887, Volume II, Number 2, p.197-222

Teori dalam administrasi Publik Klasik

TEORI-TEORI ADMINISTRASI PUBLIK KLASIK

Teori adalah suatu representasi yang disederhanakan mengenai suatu bagian terbatas dari realitas (Pawar, 2009:1). Berdasarkan batasan ini, teori adalah usaha untuk menyediakan suatu representasi. Representasi digunakan untuk memberikan suatu gambaran yang tertata tentang beberapa fenomena di dunia nyata, sedemikian rupa sehingga kompleksitas dari fenomena riil direduksi di dalam representasi tersebut.  Teori hanya merepresentasikan suatu bagian dari fenomena dunia riil sehingga teori mempunyai ruanglingkup dan kondisi-kondisi yang membatasi. Definisi ini dipilih untuk mengakomodasi teori-teori deskriptif maupun teori-teori normatif.
Terdapat beragam cara yang digunakan oleh para analis dalam mengelompokkan teori administrasi publik klasik. Shafritz & Ott (1987:21) mengemukakan bahwa teori klasik adalah teori pertama di bidangnya, dianggap tradisional, dan terus menjadi basis di mana teori-teori berikutnya dibangun. Oleh karena itu, esensi pemahaman tentang teori klasik bukan saja karena kepentingan historisnya tetapi, yang paling penting adalah, karena asumsi dari analisis dan teori-teori berikutnya bersandar pada teori-teori klasik tersebut.
Cara pendekatan yang banyak digunakan untuk menentukan yang mana teori klasik itu adalah pendekatan berdasarkan priode waktu. Batasan periode waktu teori klasik menurut beberapa analis adalah sebagai berikut:
1)      Shafritz & Ott (1987:5), terutama di tahun 1920-an sampai 1930-an.
2)      Robbins & Barnwell (2002:38), tahun 1900-an sampai 1930-an.
3)      Mary Jo Hatch (2006:6) menggunakan istilah “pre-history” dan memberi batasan waktu tahun 1900-an sampai 1950-an.
4)      Denhardt & Denhardt (2003:5), sebelum munculnya New Public Manajemen di tahun 1990.
Berdasarkan pendapat di atas, para analis pada umumnya memiliki kesamaan pendapat tentang periode waktu mulainya teori klasik, yaitu tahun 1900-an. Tetapi para analis berbeda pendapat dalam hal periode akhir dominasi teori administrasi publik Sebagian menyebut tahun 1930-an, sebagian lain tahun 1950-an, dan ada yang menyebut tahun 1990. Penulis mengikuti pendapat Shafritz & Ott (1987:5) serta Robbins & Barnwell (2002:38) bahwa akhir dominasi teori klasik adalah tahun 1930-an. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa teori administrasi publik klasik adalah teori administrasi publik periode 1900-an sampai 1930-an.
Seperti yang telah penulis kemukakan, literatur administrasi publik klasik berkembang lebih dahulu di Eropa, kemudian menyusul di Amerika Serikat. Di Eropa, administrasi publik cenderung dipandang sebagai prinsip teknis. Cara pandang seperti ini mengarah pada pendirian bahwa sekali kita menemukan prinsip-prinsip administrasi maka prinsip-prinsip itu mempunyai daya terap universal. Para teoritisi administrasi publik klasik di Eropa cenderung memusatkan perhatiannya untuk merumuskan prinsip-prinsip umum, kerangka teori umum, atau tipologi.
Di Amerika Serikat, para teoritisi klasik cenderung memandang administrasi publik klasik sebagai sarana. Studi administrasi publik merupakan evolusi dari suatu disiplin yang terpisah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Teori administrasi publik klasik cenderung melihat administrasi sebagai “sarana” untuk melaksanakan tujuan atau ekspresi kehendak negara. Dalam kedudukan sebagai sarana, administrasi terutama mencakup metode dan organisasi pemerintah. Teori-teori administrasi publik klasik versi Amerika mengakui bahwa administrasi publik tidak eksis di dalam suatu kevakuman. Administrasi publik adalah suatu sarana untuk meletakkan kebijakan-kebijakan publik ke dalam suatu efek, untuk melaksanakan tujuan-tujuan atau ekspresi kehendak negara. Konsekuensinya adalah bahwa personalia, metode dan organisasi pemerintah harus didesain mengikuti kondisi sistem politik dan budaya di masing-masing negara. Hal ini telah ditunjukkan misalnya dalam uraian Wilson tentang Amerikanisasi, atau dalam uraian Goodnow tentang pencarian sistem administrasi yang responsif terhadap opini publik.
Untuk mendukung argument tersebut, penulis mengidentifikasi lima kontributor teori administrasi publik klasik yang sering didiskusikan dalam literatur, yaitu: Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, Max Weber, Henri Fayol, dan Luther Gulick. Kontribusi teorinya akan diuraikan di bawah.
1.      Woodrow Wilson (Studi Administrasi)

Wilson adalah guru besar di bidang ilmu politik pada Wesleyan University di Connecticut, dan kemudian pindah ke Princeton University (Duignan, 2010:226). Essay Wilson "The Study of Administration" menandai usaha pertama di Amerika Serikat tentang penggambaran secara sistematik mengenai ruang lingkup dan makna dari bidang ilmu administrasi publik. Teori Wilson merupakan suatu reduksi yang tertata tentang fenomena personalia, organisasi dan metode pemerintah di Amerika Serikat. Teori Wilson dibatasi terutama oleh kondisi-kondisi Amerika Serikat.
Wilson mengemukakan bahwa pergerakan mutakhir yang disebut reformasi pelayanan sipil harus diperluas kepada usaha-usaha untuk mereformasi kepegawaian, organisasi, dan metode dari kantor-kantor pemerintah. Usaha ke arah ini memerlukan ilmu praktis administrasi, hanya ilmu praktis administrasi yang dapat memberikan cahaya pencerahan. Untuk maksud tersebut Wilson menganjurkan pembentukan studi administrasi (Wilson, 1887:197).
Menurut Wilson, administrasi adalah bagian yang paling nyata dari pemerintah, administrasi adalah pemerintah dalam tindakan, administrasi adalah bagian eksekutif, operatif, bagian paling jelas dari pemerintah (Wilson, 1887:197). Tugas-tugas administrasi yang selama ini dipelajari dengan tekun dan sistematis memerlukan penyesuaian terhadap standar-standar kebijakan yang telah teruji secara cermat. Adalah lebih sulit menjalankan konstitusi daripada membuatnya (Wilson, 1887:200).
Bidang administrasi, menurut Wilson, adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terpisah dari politik yang cepat dan keras, administrasi dalam banyak hal terpisah dari studi konstitusi yang landasannya dapat diperdebatkan. Administrasi terletak di luar bidang politik. Masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Meskipun politik meletakkan tugas-tugas untuk administrasi, namun administrasi tidak harus dikorbankan untuk manipulasi jabatan-jabatannya (Wilson, 1887:210).
Untuk mencapai efisiensi, studi administrasi harus menemukan tatanan-tatanan sederhana yang dengan itu tanggung jawab dapat diletakkan di atas pundak para pejabat secara benar; studi administrasi harus menemukan cara terbaik dalam membagi otoritas tanpa menghambatnya, dan membagi tanggung jawab tanpa menggelapkannya. Menemukan prinsip terbaik untuk distribusi otoritas, menurut Wilson, adalah kepentingan terbesar dalam suatu system demokratik di mana para pejabat melayani banyak penguasa (Wilson, 1887:213).
Wilson juga menjelaskan tentang adaptasi pendekatan-pendekatan administrasi publik terhadap kondisi politik dan budaya setempat. Untuk maksud tersebut Wilson menggunakan konsep Amerikanisasi (Wilson, 1887:201-203). Wilson menyatakan bahwa untuk menjawab tujuan-tujuan pemerintah Amerika Serikat, Pendekatan-pendekatan administrasi publik Eropa harus di-Amerikanisasi. Ilmu administrasi harus diadaptasi untuk negara yang kompleks, multibentuk serta desentralistik. Ilmu administrasi yang cocok untuk Amerika Serikat harus mencamkan konstitusi Amerika, harus mengeluarkan demam birokrasi dari pembuluh darahnya (Wilson, 1887:202). Aparat publik harus sensitif terhadap terhadap opini publik (Wilson, 1887:217). Administrasi publik juga harus mampu mengkombinasikan kebebasan dengan bantun yang bermanfaat. Administrasi publik harus mampu menyediakan kemungkinan kehidupan terbaik bagi organisasi federal, bagi system di dalam system. Administrasi membuat pemerintah kecamatan, kota, provinsi, negara bagian, dan federal hidup dengan kekuatan yang setara, saling tergantung, dan kooperatif (Wilson, 1887:220).

2.      Frank J. Goodnow (Dikotomi Politik-Administrasi)

Teori Goodnow merupakan literatur klasik kedua mengenai studi administrasi publik. Goodnow adalah guru besar hokum administrasi pada Columbia University. Goodnow melihat bahwa system formal pemerintah di Amerika Serikat yang ditetapkan dalam hukum dan peraturan tidak selalu sama dengan system aktual. Kesenjangan ini, menurut Goodnow, harus diperbaiki, perubahan-perubahan dalam system formal harus dilakukan agar selaras dengan system aktual. Untuk maksud tersebut Goodnow memformulasi teori tentang dikotomi politik-administrasi.
Menurut Goodnow, seluruh tindakan Negara beserta organ-organnya dapat dibagi menjadi dua fungsi yang berbeda, yaitu politik dan administrasi. Politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan atau ekspresi dari kehendak negara. Administrasi bertalian dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut (Goodnow, 1900:20).
Menurut Goodnow, fungsi administrasi mencakup dua bentuk, yaitu: (a) administrasi peradilan, dan (b) administrasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan mencakup interpretasi kehendak negara. Fungsi ini dijalankan oleh otoritas judisial yang sedikit banyak independen dari pembuat undang-undang (Goodnow, 1900:41). Fungsi administrasi pemerintah mencakup beberapa elemen, yaitu: (a) pemilihan legislator, (b) penunjukan hakim, (c) penunjukan petugas/pejabat, (d) pekerjaan perstatistikan, (e) pembentukan, perlindungan dan pengembangan organisasi pemerintah, dan (f) penegakan hukum (Goodnow, 1900:43-44).
Di antara fungsi administrasi peradilan dan administrasi pemerintah terdapat fungsi minor yang bersifat kuasi-yudisial. Misalnya: kehendak negara berkenaan dengan pajak atas suatu properti tertentu, atau jenis bangunan yang harus dibangun dalam suatu cara spesifik. dipercayakan kepada para pejabat yang lebih berkarakter administrasi. Menurut Goodnow, fungsi kuasi-yudisial ini harus ditampilkan oleh otoritas yang berkarakter administrasi sebab kinerja seperti ini mensyaratkan pengetahuan teknis yang banyak (Goodnow, 1900:43).
Menurut Goodnow, untuk menjamin pelaksanaan yang paling efisien dari kehendak negara maka fungsi administrasi pemerintah yang tunduk pada kontrol politik. Tetapi, yang tunduk pada kontrol politik hanyalah fungsi pelaksanaan peraturan dan hukum atau yang dapat disebut sebagai fungsi eksekutif, fungsi kuasi-judisial, fungsi perstatistikan, dan fungsi pembentukan, perlindungan, dan pengembangan organisasi pemerintah. Fungsi administrasi peradilan tidak tunduk pada kontrol politik (Goodnow, 1900:44).
Goodnow juga mengemukakan bahwa untuk kepentingan pengawalan terhadap pemerintahan yang responsibel dan administrasi yang efisien, Amerika Serikat membutuhkan system administrasi yang sentralistik dan system partai yang responsibel. Dengan sistem administrasi yang sentralistik ini kerja partai dilimpahkan kepada pemerintah sehingga cenderung membuat pemerintah lebih responsibel, serta memungkinkan untuk membebaskan sejumlah besar pejabat dari kontrol politik (Goodnow, 1900:121). Tetapi, perubahan di dalam system administrasi semata-mata bukanlah jaminan bagi pemerintahan popular yang bertanggungjawab serta administrasi yang efisien. Administrasi yang sentralistik tanpa partai yang bertanggungjawab tidak akan menjamin efisiensi administrasi. Administrasi yang sentralistik dan system partai yang lemah, ataupun administrasi yang desentralistik dan system partai yang kuat namun tidak responsibel, sebagaimana yang pernah berlangsung di Perancis, Italia, dan di Amerika Serikat sendiri, terbukti tidak menghasilkan pemerintahan popular yang bertanggung jawab serta administrasi yang efisien (Goodnow, 1900:121).

3.      Max Weber: Tipe Ideal Birokrasi

Weber adalah seorang sosiolog yang memberikan perhatian terhadap bidang politik. Weber adalah intelektual politik yang selalu menulis dari sudut pandang politisi (Henderson & Parsons, 1947:32). Kontribusi paling penting dari Weber kepada ilmu administrasi publik klasik adalah teori tentang tipe ideal birokrasi.
Tipe ideal birokrasi muncul dalam uraian Weber tentang rasionalisasi hubungan otoritas (kewenangan). Berdasarkan asumsinya bahwa otoritas adalah basis dari seluruh salinghubungan di dalam organisasi, Weber memelopori suatu alur ke arah pemahaman bagaimana otoritas dilegitimasi sebagai suatu system keyakinan. Menurut Weber, organisasi modern efisien karena pimpinannya berbasis otoritas legal rasional. Otoritas legal-rasional berlandaskan seperangkat peraturan abstrak yang dipandang sah, dan dari peraturan yang abstrak itu timbul kekuasaan (Henderson & Parsons, 1947:328). Ketika otoritas legal-rasional ini melibatkan staf administratif yang terorganisir maka ia mengambil bentuk struktur birokrasi. Birokrasi adalah tipe ideal dari officialdom (kepegawaian) (Henderson & Parsons, 1947:338).
Selanjutnya Weber menguraikan prinsip-prinsip fundamental dari otoritas legal rasional sebagai berikut:
a)      Pengorganisasian fungsi jabatan yang kontinyu dan ditetapkan dengan peraturan;
b)      Bidang kompetensi khusus yang meliputi kewajiban, otoritas, dan sarana paksaan;
c)      Susunan jabatan yang mengikuti prinsip hirarki;
d)     Peraturan dan norma teknis untuk pelaksanaan jabatan;
e)      Pemisahan hak pribadi dari milik organisasi;
f)       Tidak ada pemberian yang terkait dengan posisi jabatan; dan
g)      Tindakan, keputusan dan peraturan tertulis (Henderson & Parsons, 1947:330-332).
Selain menguraikan kategori-kategori fundamental otoritas legal rasional, Weber juga merinci tentang kriteria tugas dan fungsi staf administratif yang mencakup 10 prinsip berikut:
a)      Pegawai taat pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban jabatan;
b)      Pegawai diorganisir dalam jabatan yang hirarkis;
c)      Setiap jabatan memiliki kompetensi;
d)     Pengisian jabatan melalui sistem kontraktual;
e)      Calon pejabat diseleksi menurut kualifikasi teknis;
f)       Pegawai digaji secara tetap dan untuk sebagian besar dengan suatu hak pensiun;
g)      Jabatan diperlakukan sebagai jejak kerja, setidaknya sebagai lapangan kerja primer;
h)      Jabatan membentuk sistem karir;
i)        Kegiatan pejabat terpisah mutlak dari pemilikan sarana administratif dan tanpa menarik keuntungan pribadi dari posisinya; dan
j)        Pegawai tunduk pada disiplin dan kontrol dalam tingkah laku jabatan (Henderson & Parsons, 1947:333-334).
Teori birokrasi Weber menjelaskan efisiensi organisasi birokratik dengan menggunakan konsep otoritas legal rasional dan kriteria tugas dan fungsi staf administratif. Konsep otoritas legal rasional dijabarkan ke dalam tujuh prinsip, sedangkan kriteria tugas dan fungsi staf administratif dijabarkan ke dalam 10 prinsip yang merupakan tipe ideal. Tipe ideal birokrasi Weber diklaim sebagai teori administrasi publik karena organisasi publik, yang merupakan lokus administrasi publik, adalah bagian dari struktur sosial atau organisasi sosial. Sebagaimana ditegaskan oleh Parsons (dalam Shafritz & Ott, 1987:132) bahwa setiap organisasi formal dapat dianalisis sebagai bagian dari system sosial. Selain itu, kepegawaian publik di semua negara diorganisir berdasarkan prinsip birokrasi. Birokrasi ada di dalam aparatur administratif semua pemerintahan (von Mises, 2007:12).

4.      Henri Fayol (Prinsip-prinsip dan Metode-metode Administrasi)

Fayol terkenal sebagai bapak ilmu administrasi, karena fokus perhatiannya pada prinsip-prinsip dan metode-metode administrasi untuk mewujudkan efektivitas manajerial. Teorinya dimuat dalam tulisannya berjudul General and Industrial Management yang terbit pada tahun 1916 (Shafritz & Ott, 1987:51-66; Tompkins, 2005:97).
Teori Fayol diklaim sebagai teori administrasi publik klasik terutama karena prinsip-prinsip dan metode administrasi yang diformulasikannya dianggap berdaya terap untuk seluruh bentuk organisasi administratif, sedangkan organisasi publik pada umumnya adalah organisasi administratif. Sebagaimana ditegaskan oleh Fayol, prinsip merupakan kebenaran universal yang menyediakan tuntunan kepada para manajer di dalam semua bentuk organisasi. Prinsip-prinsip tersebut fleksibel dan dapat diadaptasi kepada setiap kebutuhan, tinggal bagaimana menggunakannya dan hal ini merupakan suatu kiat yang sulit yang membutuhkan inteligensi, pengalaman, keputusan, dan proporsi (Tompkins, 2005:97).
Menurut Fayol (Shafritz & Ott, 1987:51-66), manajemen hanyalah salah satu dari enam komponen governance. Para administrator yang mengikuti prinsip-prinsip administrasi dan menggunakan metode-metode yang tepat akan mencapai sukses yang lebih besar dibandingkan yang tidak mengikutinya. Untuk maksud tersebut, Fayol mengidentifikasi 14 prinsip untuk membantu efektivitas manajerial, sebagai berikut:
1)      Pembagian kerja
2)      Otoritas dan responsibilitas
3)      Disiplin
4)      Kesatuan komando
5)      Kesatuan arah
6)      Subordinasi kepentingan individu terhadap kepentingan umum
7)      Remunerasi personil
8)      Sentralisasi
9)      Rantai skalar
10)  Tatanan (order)
11)  Ekuitas
12)  Stabilitas masa kerja
13)  Inisiatif
14)  Esprit de corps.
Selanjutnya, Fayol menyatakan bahwa manajer puncak harus mengembangkan perangkat administratif untuk implementasi prinsip-prinsip tersebut. Perangkat administratif ini terdiri atas metode-metode yang menjamin organisasi pada jalurnya dan memfasilitasi perbaikan-perbaikan administratif. Metode-metode dimaksud adalah: survei, rencana aksi, laporan statistik, rekaman hasil pertemuan (minutes), dan bagan organisasi (Shafritz & Ott, 1987:51-66).

5.      Luther H. Gulick (Koordinasi Melalui Struktur Organisasi)

Selain sebagai guru besar ilmu administrasi pada Columbia University, Gulick juga adalah anggota Komite Brownlow untuk Manajemen Administratif yang dibentuk oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt. Komite tersebut menaruh perhatian pada restrukturisasi eksekutif. Gulik mengakui bahwa pemerintah menghadapi masalah desain organisasi. Pemerintah harus bertanggung untuk melaksanakan banyak tugas yang kompleks, setiap departemen pemerintah menghasilkan barang dan jasa yang berbeda-beda. Berdasarkan alasan tersebut, setiap departemen pemerintah harus diperlakukan sebagai unit yang independen dan otonom di dalam sebuah sistem organisasi yang besar.
Untuk menjelaskan fenomena tersebut Gulik mengemukakan teori tentang koordinasi melalui desain organisasi. Pandangan teoritiknya ditulis dalam kertas kerja yang berjudul Papers on the Science of Administration yang disuntingnya bersama Lyndall Urwick dan diterbitkan tahun 1937 (Shafritz & Ott, 1987:87-97; Tompkins, 2005:108). Gulik memfokuskan analisisnya pada cara di mana koordinasi dapat dicapai melalui prinsip fungsional dan prinsip skalar.
Menurut Gulik, organisasi sebagai suatu cara koordinasi membutuhkan pengembangan suatu sistem otoritas di mana maksud atau tujuan utama dari suatu usaha publik diterjemahkan ke dalam realitas melalui kombinasi usaha dari sejumlah spesialis, masing-masing mengerjakan bidangnya sendiri pada tempat dan waktu yang tertentu. Prinsip fungsional menurut Gulik merupakan bagian dari proses departementalisasi yang mencakup tiga langkah: identifikasi tugas dasar, penunjukan direktur untuk mengawasi apakah tugas telah dilaksanakan, dan menentukan jumlah dan sifat unit-unit kerja untuk keperluan pembagian tugas. Agensi-agensi pemerintah dapat didepartementalisasi berdasarkan tujuan, proses, person, dan tempat. Selanjutnya, prinsip skalar merefleksikan langkah keempat atau setelah departementalisasi. Prinsip skalar tercermin dari bagan organisasi yang menggambarkan rentang kendali setiap manajer dan mengindikasikan siapa melapor ke siapa di dalam hirarki organisasi. Prinsip skalar ini mencerminkan  pengembangan serta penyempurnaan struktur otoritas di antara direktur dengan sub-sub divisi (Tompkins, 2005:109-111).